oleh

Kemenhan Dengungkan Kemandirian Industri Pertahanan di Malut

Program pembinaan kemampuan pengembangan teknologi industri pertahanan dalam negeri sangat mendapat perhatian dari pemerintah RI. Melalui Kemenhan, pemerintah pusat mendorong penerapan program pengembangan industri tersebut.

Kasubdit Sarana Prasarana Direktorat Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kemenhan, Teguh Wibowo, mengatakan ini dilakukan agar Indonesia mampu mewujudkan dan mencapai cita-cita kemandirian industri pertahanan.

“Untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kesepakatan kerja sama di bidang industri pertahanan yang telah dicapai dengan pihak dan mitra luar negeri dalam hal ini negara sahabat,” kata Teguh, kepada Kieraha.com, usai pertemuan dengan stakeholder terkait, di kediaman gubernur Malut, di Ternate, Rabu.

Teguh menyatakan, program pembinaan kemampuan pengembangan teknologi industri pertahanan dalam negeri ini, terus didengungkan oleh Kemenhan dengan melibatkan seluruh instansi baik pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

“Ini termasuk pemda Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara untuk mengecek sarana prasarana yang dimiliki baik di darat, laut, dan udara,” ujar Teguh.

Teguh mengatakan sistem pertahanan semesta yang dipakai Kemenhan tersebut meliputi 3 aspek, yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan masyarakat.

“Kedaulatan keutuhan yang dimaksud itu adalah biar kita berdaulat di wilayah sendiri, karena jangan sampai ada wilayah (seperti) Maluku Utara yang tiba-tiba dikuasai oleh orang luar dan kita di daerah dibatasi untuk masuk ke wilayah tersebut, padahal itu adalah wilayah kita sendiri,” kata Teguh.

Dari hasil pertemuan sementara yang diperoleh, lanjut Teguh, secara umum wilayah Malut cukup memadai. “Artinya ini masih pada taraf untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan masyarakat.”

“Namun ini bukan berarti selesai sampai di sini, karena tantangan kedepan kita masih cukup berat, sehingga itu yang harus diantisipasi oleh seluruh komponen bangsa baik di pusat maupun di daerah,” kata Teguh.

Khaira Ir Djailani
Author
BAGIKAN