oleh

Pandangan RI di Forum Anggota PBB

Minggu pertama rangkaian pertemuan forum anggota PBB di COP 14 CBD, COP-MOP 9 Cartagena Protocol, dan COP-MOP 3 Nagoya Protocol di Sharm el Sheikh, Mesir telah membahas sebagian besar dokumen sidang dan menyepakati 10 keputusan.

Agenda item yang menjadi perhatian Delegasi Republik Indonesia (RI) antara lain; Digital Sequence Information on genetic resources (DSI), Synthetic Biology dan Marine and Coastal Biodiversity terkait EBSAs (Ecologically and Biologically Significant Marine Areas), Global Multilateral Benefit-sharing Mechanism (GMBSM), Specialized international access and benefit sharing instruments Nagoya Protocol, Unintentional Transboundary Movements and Emergency Measures, Risk Assesment dan Risk Management, Socio Economic Consideration, dan Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress.

Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke 14 atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP 14 CBD), the 3rd Meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing (COP-MOP 3 NP), dan the 9th Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP-MOP 9 CP), itu mulai dilaksanakan sejak 17-29 November 2018.

Agenda sidang tersebut diikuti oleh 194 negara serta perwakilan organisasi PBB, Intergovernmental Organization, NGO dan observer. Kieraha.com berkesempatan meliput konferensi internsional itu atas dukungan Climate Tracker. Sebuah NGO yang memiliki jaringan global dan beranggotakan 10 ribu jurnalis peliput iklim.

Pengamatan Kieraha.com, hingga Rabu (28/11/2018) malam, rangkaian sidang masih dilaksanakan dalam format plenary dan Working Group (WG). Pada sesi plenary dipimpin oleh Ms Yasmine Fouad dari Mesir, WG I Mr Hayo oleh Haanstra dari Belanda, dan WG II oleh Ms Clarissa Nina dari Brasil. Sementara, delegasi RI yang hadir terdiri dari unsur KLHK selaku National Focal Point CBD, Kemenlu, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementan, LIPI, dan BRG. Delegasi RI juga berpartisipasi dalam beberapa side event.

Pandangan Delegasi RI

Saat ini, isu tentang DSI atau Digital Sequence Information dan Synthetic Biology yang menjadi perhatian RI masih belum menjadi agenda prioritas di forum itu.

“Karena itu, pemerintah RI perlu memperkuat aspek legislasi agar terdapat sinergitas antara KL terkait (KLHK, Kemtan, KKP, LIPI, Kemenristek Dikti, Kemenkum HAM, dan Kemendag) dalam mengantisipasi perkembangan implementasi DSI dan Synthetic Biology,” ujar Andri Wahyono, saat dikonfirmasi di Mesir, Rabu (28/11/2018).

DSI merupakan infomasi yang diperoleh dari akses terhadap Sumber Daya Genetik (SDG), oleh karena itu pembagian keuntungan yang adil dan seimbang perlu diterapkan terhadap komersialisasi dari DSI. Hal yang sama juga berlaku untuk Synthetic Biology, oleh karenanya Pemerintah RI perlu mengembangkan aspek legislasi terkait mekanisme ketertelusuran (traceablitily) akses informasi SDG.

Andri menyatakan, pemerintah RI perlu mempersiapkan aturan pendukung untuk implementasi secara penuh Protokol Nagoya, antara lain aturan terkait instrumen wajib dalam Nagoya Protokol berupa kelembagaan dalam pengelolaan SDG, termasuk pengaturan pembagian keuntungan atau accsees benefit-sharing (ABS).

“Karena sampai saat ini regulasi yang terkait langsung dengan Protokol Nagoya diatur di PermenLHK Nomor P.02 Tahun 2018 Tentang Akses dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang untuk tumbuhan dan satwa liar,” kata Andri.

“Meskipun penetapan EBSAs berdasarkan pertimbangan scientific dan tidak berimplikasi terhadap kedaulatan, namun mengingat penetapannya secara bersama oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, sehingga kehati-hatian dan kaitan serta dampaknya dengan proses negosiasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction di bawah UNCLOS kiranya harus dicermati,” sambung dia.

“Juga terkait dengan Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress yang sudah entry into force, Pemerintah RI perlu melakukan kajian perihal urgensi untuk meratifikasinya,” kata Andri memungkasi.

Bagikan