oleh

Desa Pembebasan Irian Barat di Halmahera Masih Tertinggal

Kondisi infrastruktur pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, belum mumpuni. Jalan, jembatan dan listrik PLN di antaranya.

Minimnya aksebilitas masyarakat di bumi Fagogoru itu, salah satunya di enam desa Kecamatan Patani Utara, sejak dimekarkan 2003 hingga sekarang masih tertinggal.

Pengamatan KIERAHA.com pada Desa Gemia dan Tapeleo, ibukota Kecamatan Patani Utara, yang menjadi pusat kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Senin (8/5/2017) nanti, tidak bisa ditempuh melalui darat.

BACA JUGA

Pastikan Agenda Jokowi di Kepulauan Rempah Lancar

Kendala di antaranya terdapat pada aksebilitas jalan, jembatan dan angkutan transportasi yang tidak memadai.

Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 6 desa, yaitu Balifitu, Maliforo, Gemia, Tapeleo, Tapeleo Batudua dan Desa Panturajaya. Pada Patani Utara ini bersebelahan dengan Kecamatan Patani Timur dan Kecamatan Patani.

“Sejak Presiden Sukarno kala mengunjungi Gemia hingga sekarang (Presiden Jokowi), warga di daratan Patani ketika ke Weda (ibukota kabupaten Halmahera Tengah) selalu menggunakan jalur laut, baik perahu kayu dan speedboat,” kata Fahmi Wahab, Ketua Pemuda Gemia, Kecamatan Patani Utara, Sabtu (6/5/2017) siang.

Fahmi mengemukakan kala kedatangan Presiden RI Sukarno ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Tengah pasca kemerdekaan Indonesia, itu diceritakan nenek moyangnya dilakukan di Desa Gemia, tetangga Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara.

Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara berdiri sejak 1968 sesuai kebijaksanaan Gubernur Povinsi Maluku Nomor: Odes 25/1/8 Tahun 1968 dengan maksud dikembangkan untuk menjadi daerah tingkat II yang otonom.

Pada 1969 kemudian direstui secara de facto, Kabupaten Halmahera Tengah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sejajar dengan daerah tingkat II lainnya di Maluku kala itu.

Pantai Cibcebe Desa Gemia Patani Utara

 

Hal itu direstui berdasarkan Surat Keputusan Mendagri pada 15 April 1969 Nomor: Pemda 2/1/33. Dan pada 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai kabupaten penuh dengan menyesuaikan pada perkembangan waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, sehingga pada 2003 dengan UU RI Nomor: 1 tahun 2003, Halmahera Tengah dimekarkan menjadi 3 kabupaten/kota, yaitu Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Kabupaten Halmahera Tengah sampai sekarang telah memiliki 10 kecamatan dan 61 desa. Dari 61 desa di Kepulauan Halmahera bagian Tengah itu, khususnya pada Kecamatan Patani Utara yang menjadi titik fokus kunjungan Presiden Jokowi terdapat 6 desa.

“Wilayah Halmahera Tengah memiliki kurang lebih 8 Pulau. Tiga pulau di antaranya berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Untuk pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Gebe, Sayafi dan daratan Halmahera (Weda-Patani). Yang tidak berpenghuni itu pulau Liwo, Imam, Sain yang bersebelahan dengan Raja Ampat (Provinsi Papua Barat) dan Pulau Yu yang terkenal burung emasnya,” kata Fahmi.

Fahmi mengungkapkan mata pencahrian warga enam desa di Kecamatan Patani Utara, mayoritasnya petani pala, cengkih, kelapa dan sebagiannya nelayan.

“Banyak kebun pala, cengkih dan kelapa. Ini yang menjadi keluhan warga Patani, ketika panen tiba itu kesulitan dibawa ke Ternate. Faktor kendalanya yaitu jalan darat dan sarana transportasi yang belum memadai di Halmahera Tengah,” katanya.

Dari Sukarno hingga Jokowi

Fahmi mengatakan aksebilitas jalan darat dari Weda menuju Patani sampai sekarang belum ada sentuhan anggaran pemerintah.

Pulau Liwo Halmahera Tengah

 

“Yang ada hanya jalan perusahaan (tambang nikel dan kayu) yang beroperasi di Weda menuju Patani. Pada jalan perusahaan ini bisa dilalui kendaraan tapi rawan kecelakaan. Bisa dilalui kalau mobil yang digunakan sesuai kondisi jalan,” ucapnya.

“Selama ini aksebilitas melalui jalur darat yang belum tersentuh anggaran itu baik melalui APBD provinsi, pemda Kabupaten Halmahera Tengah dan APBN.”

“Karena jalan yang bisa dilalui dengan kendaraan khusus itu bukan jalan yang dibuat pemerintah. Itu jalan perusahaan untuk angkutan material dan bahan baku perusahaan.”

“Iya mulai dari jaman bapak Presiden Sukarno,” sambungnya.

“Kami sebagai rakyat tentunya sangat bersyukur. Di tengah kesulitan akses jalan dan jembatan menuju desa kami yang tertinggal ini masih ada niat dan kemauan besar dari bapak Presiden yang datang melihat langsung kondisi kami.”

“Harapan kami sebagai rakyat (Halmahera) pada kedatangan bapak presiden (yang kedua Jokowi setelah Presiden Sukarno) ini bisa memperhatikan akses jalan dan jembatan dari Weda menuju Patani. Sebab lewat laut itu kadang-kadang musim ombak kita tidak bisa menyeberang,” tutupnya.

BAGIKAN

Komentar