oleh

Di Balik Polemik Investor Jepang dan Potensi Morotai

Polemik seputar kedatangan investor Jepang di Pulau Morotai mengelola sektor perikanan mulai terkuak. Ketidaksiapan pemerintah daerah setempat salah satunya.

Polemik yang berawal dari surat terbuka Sultan Tidore Husain Sjah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemerintah mendatangkan investor di kawasan perbatasan Samudera Pasifik itu membuat heboh.

Morotai yang merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara itu memiliki potensi alam yang mumpuni. Sektor perikanan, pariwisata sejarah peninggalan perang dunia kedua dan panorama alam di antaranya.

Selain potensi yang ada, letak geografis pulau terluar Indonesia ini sangat strategis. Berada tepat di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Bahkan prioritas pemerintah pusat sendiri akan mengembangkan Pulau Morotai sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus atau KEK di bagian Timur Indonesia.

Dari letak geografis, pulau Morotai pada bagian Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Barat laut Sulawesi, sebelah Timur laut Halmahera, dan sebelah Selatan selat Morotai. Posisinya yang strategis ini menjadikan Ia sebagai primadona. Inilah yang membuat Amerika dan sekutunya membangun 7 landasan pacu pangkalan udara militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat kala itu.

Kabupaten Pulau Morotai sendiri mempunyai luas wilayah 4.301,53 km, dengan luas daratan seluas 2.330,60 km dan luas wilayah laut sejauh 4 mil 1.970,93 km. Pulau ini memiliki garis pantai 311.217 km dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 33 buah. Tujuh pulau disebutkan berpenghuni dan tidak berpenghuni berjumlah 26 pulau. Dari 26 pulau yang tidak berpenghuni ini menyimpan panorama alam yang begitu indah.

Saiful Totona, warga desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, mengemukakan, salah satu kendala yang menjadi hambatan investasi di kabupaten tersebut adalah ketidaksiapan pemerintah kabupaten setempat dan pemerintah provinsi Maluku Utara.

Kandidat doktor ilmu Ekologi Sosial UI itu mengungkapkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menarik investasi diketahui sebagaimana data base sumber daya alam yang ada di Morotai tidak diketahui secara pasti.

“Pemda belum memiliki data base yang merincikan soal potensi SDA yang ada. Selain itu pemerintah tidak punya perencanaan RTRW yang baik, terbukti rencana tata ruang wilayah kabupaten tumpang tindih, dan kesiapan infrstruktur tidak memadai,” ucap Saiful, saat dihubungi KIERAHA.com, Jumat (20/1/2017).

Dia mengemukakan, warga masyarakat Morotai menyambut baik, jika ada investor yang bersedia mengelola potensi Morotai untuk tujuan kemaslahatan semua rakyat.

“Bagi warga, siapun investornya, warga tetap bersedia. Hanya saja, seperti yang disampaikan Sultan Tidore Husain Sjah, sebelum adanya kesepakatan yang dibuat pemerintah pusat dan investor, terlebih dahulu mendudukan secara bersama-sama seluruh pihak di daerah dan pusat, menyatukan poin-poin kesepakatan,” katanya.

Saiful menilai ihktiar surat terbuka Sultan Husain Sjah kepada Presiden, karena ketidaksiapan yang ada di daerah, sehingga harus dibijaki secara bersama-sama.

“Karena bagaimanapun arah kerjasama itu, rakyat Morotai yang kena dampaknya. Inilah yang saya pikir apa yang diikhtiarkan Sultan perlu direspon dengan baik,” ucapnya.

Saiful mengatakan saat ini di Morotai terdapat beberapa investor. PT Morotai Marine Culture (MMC) bergerak di sektor perikanan dan PT Jababeka mengelola pariwisata. Keberadaan investor ini, kata dia, berdampak cukup baik.

“Karena keberadaan mereka menyerap tenaga kerja lokal setempat. Membawa perubahan pada ekonomi kecil warga. Hanya saja yang sudah masuk ini belum mempengaruhi secara masif. Ini karena investasinya masih skala kecil,” katanya.

Saiful mengatakan, beberapa warga masyarakat di desanya saat ini paling banyak bekerja sebagai buru di pelabuhan dan kuli bangunan. Menurutnya, belum terbukanya lapangan pekerjaan membuat warga memilih profesi itu. Sehingga ketika investor masuk ke Morotai diharapkan mengutamakan tenaga kerja lokal yang ada.

“Saya berharap adanya investasi Jepang atau siapa saja di pulau itu berdampak baik pada kesejahteraan warga di sana dan bukan sebaliknya menimbulkan kesenjangan sosial,” katanya.

Sultan Tidore Husain Sjah memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang merencanakan kerjasama dengan Jepang di bidang perikanan. Bagi Sultan, rencana kerjasama itu sebuah karunia, bahwa investor yang akan didatangkan ke Pulau Morotai itu diharapkan membawa manfaat kepada rakyat setempat dan umumnya.

Dia berharap, sebelum Presiden melakukan penandatanganan MoU dengan investor, sebaiknya terlebih dahulu membentuk tim terpadu. Suatu tim yang akan memadukan butir-butir kesepakatan dengan tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat.

“Ini yang kemudian didudukan secara bersama, sehingga butir-butir kesepakatan MoU (Memorandum of Understanding) itu, rakyat merasa terwakili,” sambungnya.

Terbuka untuk Investor

Pulau Dodola Morotai. (Ekspedisi Indonesia Biru)

Sultan Husain Sjah menegaskan dirinya bersama masyarakat adat di Bumi Moloku Kieraha tidak bermaksud menghalang-halangi adanya upaya investor yang masuk di Maluku Utara.

Menurutnya, pulau Morotai dapat dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, selain Bali, Raja Ampat dan lainnya. “Namun untuk Morotai itu saya berharap jangan samakan dengan daerah-daerah di kabupaten yang lain, yang sudah dieksploitasi alamnya. Saya berharap potensi wisata yang akan digarap, dan bukan tambang,” katanya.

Sultan mengatakan, dalam mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia, terdapat sebuah konsep yang pernah diterapkan oleh Presiden Sukarno saat mengembangkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia kala itu .

“Kalau bicara soal pengembangan potensi wisata, kita bisa melihat konsep Sukarno bersama-sama masyarakat Bali mendesain Bali menjadi destinasi wisata unggulan. Yang mana, Sukarno masa itu hanya menggunakan beberapa orang asing, tapi bukan investor. (Presiden pertama ini) menggunakan ahli-ahli di bidang desain parawisata. Didatangkan dari Italia, dari Jerman, untuk mendesain Bali menjadi destinasi wisata hingga kini,” ucapnya.

“Inilah yang kita ingin bapak Presiden bisa memberikan detailnya, bisa memberikan sosialisasinya, sehingga masyarakat di daerah setempat tahu dan tidak curiga. Sehingga masyarakat mau berpartisipasi dan ikut memberikan dukungan yang sebesar-besarnya terhadap setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah.”

“Saya kira kalau itu bisa dielaborasi secara baik oleh Presiden dan jajarannya tentang rencana investasi di Morotai ini, sudah pasti akan didukung seluruh elemen masyarakat. Tapi kalau kebalikan, diam-diam tiba-tiba investor datang, sudah bikin ini dan bikin itu, maka akhirnya pun masyarakat sendiri yang rugi. Karena pembesar tidak pernah rugi, semua tidur nyenyak dengan berbagai fasilitas yang mereka dapat. Tapi kasihan rakyat yang kena imbasnya,” Sultan Tidore Husain Sjah memungkasi.

Penjabat Bupati Syamsudin Abdul Kadir dan Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai Tony Hangewa, belum dapat dikonfirmasi. Melalui via telepon keduanya, saat dihubungi, belum menanggapi.

Bagikan Kabar Anda

Komentar