oleh

Dugaan di Balik Penerbitan IUP Bermasalah

Sebanyak 27 Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah provinsi Maluku Utara pada 2016 diduga bermasalah.

“Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan ini sebagiannya masuk wilayah tapal batas yang masih bersengketa antara pemda Halmahera Utara dan Halmahera Barat,” kata Sahril Tahir, Sekretaris Komisi III DPRD Maluku Utara, beberapa waktu lalu.

Sahril mengatakan puluhan IUP yang dikeluarkan salah satunya kepada PT Halmahera Jaya Mining. “Itu dengan Nomor: 198.5/KPTS/MU/2016, tentang IUP peningkatan operasi produksi,” katanya.

BACA JUGA

Air Mata di Kampung Gane Halmahera

Hasil Laut Dikorbankan Demi Reklamasi

Riwayat Matinya Mangrove Ternate

Menurut Sahril, IUP yang ada tidak mengantongi dokumen izin lingkungan. “Ini diketahui ketika Komisi III berkunjung ke Halmahera Utara dan beberapa desa lingkar tambang di Halmahera Barat, masyarakat mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi Andal dari pihak perusahaan,” katanya.

Politikus Partai Gerindra ini mengemukakan, selain IUP yang masuk dalam wilayah sengketa, juga sebagiannya diterbitkan tanpa ketentuan perundang-undangan.

“Kami menduga ada mafia dalam proses penerbitan IUP ini, di mana ada pihak-pihak yang sengaja mengejar keuntungan,” katanya.

Catut Nama Mantan Kadis

Sahril mengatakan dokumen penerbitan IUP tersebut dikeluarkan atas nama mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rahmatia, padahal pihaknya mengetahui di masa kepemimpinan mantan kadis ini tidak ada proses penerbitan IUP.

“(Yang) artinya ada yang memanipulasi dokumen IUP dengan cara membuat dokumen tanggal mundur,” sambungnya.

Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Kepala Dinas ESDM Sarifudin Manyila belum dapat dihubungi. Saat dikonfirmasi ke nomor telepon seluler keduanya tidak aktif.

Bagikan Kabar Anda

Komentar