oleh

Gunung Es HIV di Maluku Utara

Kasus HIV di Maluku Utara sudah seperti gunung es. Trend penderita Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Data Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, menyebutkan sejak 2004-2014, warga Maluku Utara yang terinfeksi HIV/AIDS mencapai 412. Pada kasus yang ditemukan diperkirakan masih sekitar 100 orang terinfeksi namun belum terdeteksi.

Dari data Kemenkes yang dikemukakan LSM Rorano Maluku Utara itu menunjukkan pada 2004 hingga Maret 2014 terdapat penderita HIV/AIDS 360 orang, namun pada Juni 2014 meningkat menjadi 412 orang, meliputi 247 penderita HIV dan 165 penderita AIDS.

BACA JUGA

Peningkatan Penderita HIV di Malut

Jumlah penderita HIV/AIDS itu kemudian pada 2015 meningkat tajam hingga menjadi 627 orang, yang terdiri dari penderita HIV 203 orang dan AIDS 424 orang. Hal itu dilihat berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara.

Asgar Saleh, Ketua LSM Rorano Maluku Utara, menyebutkan data Kemenkes 2014 menunjukkan penderita HIV/AIDS di provinsi kepulauan itu ada di 9 kabupaten/kota.

“Untuk Kota Ternate 191 kasus (orang), Halmahera Utara 82, Halmahera Selatan 15, Tidore Kepulauan 16, Kepulauan Sula 16, Halmahera Barat 22, Halmahera Timur 13, Halmahera Tengah 2 dan Pulau Morotai 2 kasus,” kata Asgar, ketika dikonfirmasi, Rabu, 29 Maret 2017.

Menurut Asgar, jumlah itu bila dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, maka untuk laki-laki sebanyak 196 orang dan perempuan 164 orang. Sisanya 82 orang sudah meninggal.

Resiko Penyebaran

Mantan anggota DPRD Kota Ternate itu mengemukakan faktor resiko penyebaran HIV/AIDS di Maluku Utara lebih didominasi lewat heteroseks (hubungan antar lawan jenis), IDU (Intravena Drug Use atau pengguna narkoba jarum suntik), homoseks, perinatal (parilahir) dan pengaruh indikasi lain yang belum diketahui penyebabnya.

Trend peningkatan HIV/AIDS di Maluku Utara itu, kata Asgar, terus meningkat dalam dua tahun terakhir, namun sejauh ini belum ada langkah kongkrit dari pemda masing-masing.

Penyebab peningkatan HIV/AIDS itu salah satunya karena kehadiran prostitusi terselubung yang tidak terkontrol. Sejauh ini minim perhatian pemda untuk menertibkan, mendata dan memeriksa secara intens pelaku prostitusi.

Padahal, untuk mengurangi resiko penyebaran HIV/AIDS, kata Asgar, masing-masing pemda setempat harus intens melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat.

“Misalnya sosialisasi kepada warga agar mengindari seks bebas, karena potensi seks bebas yang berkembang akan memicu penyebaran HIV/AIDS menjadi lebih cepat. Juga sosialisasi bahaya narkoba dengan pemakaian jarum suntik,” katanya.

Perhatian Pemerintah

Pada tahapan penanggulangan yang dikampanyekan pemda setempat berupa sosialisasi kepada warga harus terus menerus dilakukan agar penyebaran HIV/AIDS dapat ditekan dan berkurang.

Asgar Saleh juga mengemukakan keberpihakan anggaran yang dialokasikan pemda terkait upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS masih minim.

“Untuk anggaran KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) hanya Rp 200 juta per tahun. Sementara yang diploting untuk Dinas Kesehatan antara Rp 100-150 juta per tahun. Alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS ini tidak cukup untuk kegiatan kampanye di 10 kabupaten/kota,” katanya.

Tidak itu saja, sambung Asgar, perhatian pemda setempat dalam upaya penanganan kepada para penderita HIV/AIDS pun masih jauh dari harapan.

“Misalnya pusat rehabilitasi HIV/AIDS belum tersedia (padahal daerah Ternate dan Halmahera Utara sebagai penderita HIV/AIDS tertinggi sudah harus memiliki infrastruktur yang mumpuni, yang itu sudah dijamin dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah),” kata Asgar lagi.

Bagikan Kabar Anda

Komentar