Ketua Bapilu dan Ketua DPD PKS Kota Ternate terancam diganti. Perbedaan restu atau dukungan bagi bakal calon gubernur Maluku Utara 2018 salah satu pemicunya.
Ancaman ini disampaikan Ketua DPW PKS Maluku Utara Ridwan Husen. Menurutnya, restu politik yang disampaikan pengurus DPC tersebut sudah berlebihan.
“Kalau kemudian secara struktural DPD PKS Kota Ternate menyatakan sikap mendukung Muhammad Kasuba, ya akan saya panggil,” kata Ridwan, Senin, 3 Juli 2017.
Dia mengatakan PKS secara organisasi memiliki mekanisme yang diatur dalam AD/ART. Yang mana pengurus-pengurus di setiap DPD itu ditunjuk oleh DPW.
“Sehingga kalau ada pengurus di DPD yang tidak mengikuti arahan dan mekanisme partai akan dievaluasi,” katanya.
BACA JUGA
Alasan PKS Dukung Muhammad Kasuba di Pilgub Malut 2018
Lelaki yang masuk dalam lima nama bakal calon gubernur dan calon wagub dari PKS Maluku Utara ini mengimbau seluruh pengurus mulai DPD hingga DPC untuk tidak melakukan gerakan tambahan sebelum keputusan DPP terhadap bakal calon.
Ridwan menambahkan, dari lima nama bakal calon yang akan dipleno DPW PKS secara internal pada 6 Juli mendatang, Abdul Gani Kasuba masih lebih baik.
“(Jadi) di antara nama-nama (Muhammad Kasuba, Abdul Gani Kasuba, Zulkifli H Umar, Ridwan Husen dan Afiati), Abdul Gani Kasuba masih memiliki kekuatan secara elektabilitas. Terlebihnya Ia merupakan seorang incumbent (gubernur saat ini),” katanya.
“Namun kelebihan yang dimiliki AGK ini masih harus memenuhi beberapa kriteria, yakni syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon. Di antaranya hasil pemilihan internal, masukan dari DPD-DPD, loyal dan memiliki kontribusi terhadap partai yang akan menjadi pertimbangan di DPP.”
Abdulrahman Salam, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kota Ternate, mengemukakan kecenderungan pihaknya memilih MK sebagai calon gubernur Maluku Utara 2018 karena lebih layak.
Mantan Ketua Pusat Studi Mahasiswa Ternate ini membandingkan MK dengan Ahmad Hidayat Mus (AHM), “Secara head to head MK lebih unggul dari AHM.”
Karena itu, menurutnya, pernyataan sikap politik DPD PKS Kota Ternate yang berharap agar DPP memutuskan MK sebagai cagub merupakan hak politik setiap kader.
“Namun bila keputusan akhir DPP merekomendasikan kepada kandidat yang lain maka DPD PKS Kota Ternate tetap mengamankan keputusan itu,” tutupnya.
Author: Putri Ways
Editor: Redaksi
