Hari mulai sore. Angin dari arah Bukit Golili bertiup pelan. Menambah suasana sejuk dan dingin. Di depan pohon cengkih, seorang wanita menggunakan saloi, berjalan menuruni lembah yang bergunung dan berbukit.
Perempuan itu berjalan beriringan dengan suami, anak dan pamannya. Mereka pergi ke kebun yang berjarak sekitar 300 meter dari lingkungan Kampung Golili, Kelurahan Kalaodi, Tidore Timur.
Ica, begitu sang suami, Hamzah memanggilnya. Keluarga kecil ini mengambil ubi kayu dan pisang yang ditanam di lereng gunung belakang Bukit Golili, kawasan Hutan Tagafura, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Kamis, 5 Agustus 2021.
Sumber pangan lokal yang dibudidayakan tetap tumbuh dan berbuah meski panas dan hujan dengan intensitas tinggi.
Tanaman yang ada di hutan ini menjadi sumber pangan utama warga yang memilih hidup di lereng Gunung Kie Matubu itu. Hingga saat ini, yang masih ditemukan diantaranya ubi kayu, pisang, sayur bulu, ganemo, sayur lilin, terong, jahe, kunyit, rica, kecombrang dan kencur.
“Jenis (pangan) ini sudah ada sejak moyang kami. Ada yang ditanam untuk konsumsi dan lebihnya dibawa jual ke pasar,” kata Ica, kepada kieraha.com, di depan hamparan pohon cengkih dan pala, Kamis sore, sekitar pukul 04.25 WIT.
Ubi kayu dan pisang yang diambil, katanya, untuk digoreng. Sebagiannya direbus dan dihidangkan bersama ngulacapu (jenis popeda dari bahan ubi kayu yang diolah dan dicampur dengan nasi). Ngulacapu hanya ditemukan di kawasan Kalaodi. Ini menjadi makanan khas penduduk di sana.
Perempuan kelahiran 1988 itu menyebutkan, kebutuhan pangan warga Golili sebagian besar berasal dari hutan setempat. Sisanya ditukar atau dibeli di wilayah kampung pesisir Kelurahan Soasio dan Rum. Akses jalan aspal butas menuju wilayah kampung pesisir pun sudah cukup bagus.
Pola konsumsi warga Kaloadi tidak bergantung dengan beras. Pangan utama mereka berasal dari kawasan hutan sekitar.
“Makanan yang dibeli itu ikan, telur, dan beras,” lanjut Ica.
Kelurahan Kalaodi membawahi 4 lingkungan kampung, yaitu Golili, Dola, Kola, dan Suwom. Lingkungan RT ini berada di atas bukit dan lereng gunung, dipenuhi hamparan pohon cengkih dan pala. Jarak antara RT ini, sekitar 800 meter hingga 1 km. Dola sebagai ibu kota kelurahan berada di ketinggian sekitar 900 mdpl. Faktor ini yang membuat kawasan lingkungan kampung sangat sejuk.
Data Pemerintah Kelurahan Kalaodi per 30 Juli 2021 menyebutkan, empat lingkungan Rukun Tetangga atau RT ini dihuni oleh 505 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga mencapai 118. Rata-rata bangunan rumah penduduk di kelurahan ini adalah beton. Sebagian besar rumah memiliki halaman dengan kendaraan roda dua, bahkan sebagian KK memiliki mobil hingga dua unit jenis pick up dan avanza.
Dari jumlah Kepala Keluarga ini 10 orang bekerja sebagai PNS, sopir mobil 4 orang, ojek 4 orang, dan petani 100 KK. Data per 30 Juli itu juga mencatat luas wilayah menurut penggunaannya di Kalaodi mencapai 560,37 hektare. Luas lahan ini terdiri dari perkebunan 100 hektare, pertanian 55,5 hektare dan luas lahan kehutanan 400 hektare, sisanya untuk lahan permukiman, rumah ibadah dan lahan perkantoran.
Sulfi Hasan, Simo Gam atau Ketua Adat Golili yang membawahi penduduk dari empat kampung tersebut menambahkan, keberagaman pangan untuk kebutuhan masyarakat Kalaodi sudah ada sejak moyang mereka.
“Kalau dulu, moyang kami buka lahan untuk keperluan obat dan makan sehari-hari. Sekarang sudah beralih ke tanaman tahunan, itu dimulai sejak tahun 1975,” kata lelaki 70 tahun ini, ketika disambangi, di Kampung Kola, Jumat, 6 Agustus.
Meski pola pengelolaan lahan berubah, namun kebutuhan pangan masih terpenuhi. Sampai sekarang, warga mencukupi kebutuhan pangan dari lokasi sekitar perkebunan mereka.
“(Bahkan pandemi) virus corona, kami di sini tidak terbebani, tidak merasa kekurangan (pangan). Warga di sini tinggal turun ke kebun dan mengambil kasbi atau pisang. Itu sudah cukup untuk kebutuhan makan setiap hari,” lanjut Sulfi.
Abdul Riwayat Hidi, Lurah Kalaodi menyatakan, sejauh ini belum menemukan adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak yang mengonsumsi pangan dari hutan setempat.
“Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan dari Pustu (Puskesmas Pembantu). Setiap 3 bulan, petugas kelurahan mengecek, bukan hanya bayi tapi juga ibu hamil,” jelas Abdul, begitu dikonfirmasi, di Kantor Lurah Kalaodi.
Samsudin, tokoh masyarakat Golili mengatakan, kebutuhan pangan di pegunungan Kalaodi masih terpenuhi karena adanya kesadaran warga tentang pentingnya menjaga alam.
Bahkan, pola peralihan tanaman yang ditemukan saat ini sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan.
Fase peralihan tanaman dari bulanan ke tanaman tahunan itu, kata Samsudin, muncul seiring bertambahnya penduduk di Kalaodi. Juga karena perubahan cuaca yang tidak teratur.
“Yang paling dirasakan itu saat hujan terus menerus dan kemarau. Buah hasil perkebunan rusak karena cuaca yang tidak menentu. Ini yang bikin kami kewalahan,” ucapnya.
Dampak perubahan cuaca ini membuat jumlah produksi buah dari hasil tanaman bulanan dan tanaman tahunan menurun.
Cara Warga Beradaptasi
Sekretaris Kelurahan Kalaodi itu menuturkan, adanya pola cuaca ini membuat warga dengan para pemangku adat mengambil keputusan mengatasi dampak yang ditimbulkan.
“Kemudian diwajibkan setiap lahan harus perbanyak tanam bambu di bagian tebing dan pinggir kali,” kata Samsudin.
Pola adaptasi ini dengan tujuan untuk menahan erosi dan menampung air saat turun hujan. Sehingga, dalam kondisi cuaca yang tidak menentu itu dapat mengatasi longsor dan kebutuhan air saat kemarau panjang masih dapat terpenuhi.
“Jadi wajib, karena pohon bambu ini manfaatnya banyak. Selain menahan erosi, bahan pagar lahan dan menampung air, juga tunasnya bisa dibikin sayuran,” ujar Samsudin.
Proses penyesuaian dengan perubahan iklim setempat, juga berangkat dari ajaran leluhur Kalaodi yang disebut bobeto. Ini terkait adat untuk menjaga kelestarian lingkungan mereka.
Samsudin menyatakan, dengan bobeto ini lah yang menjadi patokan warga pegunungan Kalaodi, di samping mencari nafkah, juga tidak bisa membuka lahan dengan bebas.
“Juga karena kami berfikir bahwa kelurahan ini berada di ketinggian, lereng gunung dan di atas bukit, sehingga lahan yang dibuka terus-menerus akan mengancam lingkungan. Dampaknya itu ke kita sendiri maupun keluarga yang tinggal di dataran rendah mendapat efek yang tidak baik,” lanjutnya.
Selain keunggulan kearifan lokal di Kalaodi dalam menjaga alam, masyarakat di sini juga memiliki tata kerama sosial yang tinggi. Saat berada di lingkungan kelurahan ini, setiap malam Jumat, selalu ditemukan adanya pengajian bersama dalam rangka memanjatkan doa kepada leluhur mereka.
Pengajian ini dilakukan seminggu sekali, sekaligus bentuk syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada mereka.
Rasa syukur ini pun ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Warga Kalaodi tampak ramah dan menerima siapapun. Senyum warga merupakan ciri khas di kampung ini.
“Saya selalu tanamkan ke orang sini yang penting tidak mencuri. Di sini selalu menerapkan bahasa, orang punya – orang punya, torang punya – torang punya. Juga di hutan kawasan ini ada penghuni yang tinggal sebelum kita, ini yang masih dijaga sampai sekarang,” sambung Simo Gam Golili.
Hutan Hijau Kalaodi
Saat berada di lingkungan empat kampung, di Kalaodi, kita dihadapkan dengan hamparan pohon cengkih dan pala, di setiap lereng gunung hingga di atas bukit. Sepanjang lereng gunung dan bukit nyaris dipenuhi pohon rempah ini. Juga sebagian dalam kawasan ini terhampar jenis tanaman lain.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore, Ibrahim Tuheteru menyatakan, kawasan Hutan Kalaodi masuk dalam hutan lindung yang disebut Hutan Tagafura. Namun sejak dulu sudah ditemukan adanya penduduk dan tanaman pertanian.
“Keberadaan warga ini justru memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hutan di wilayah itu,” kata Ibrahim, begitu dikonfirmasi, di Ternate, Senin, 9 Agustus.
Ia mengakui, kawasan Hutan Kalaodi sudah dihuni oleh moyang penduduk Kalaodi sebelum Indonesia merdeka.
“Itu nanti bisa ditelusuri, kenapa sampai mereka ada di sana. Padahal tempat itu ada di lereng gunung dan bukit. Dengan perkembangan saat ini, kemudian kondisi eksisting di sana ikut berubah. Tanamannya lebih banyak didominasi pohon cengkih, pala, dan tanaman (tahunan) lainnya,” ujar Ibrahim.
Untuk mendukung upaya warga melestarikan Hutan Kalaodi, kata Ibrahim, pihak KPH bersama WALHI Maluku Utara pada tahun 2018 melakukan pemetaan kawasan hutan tersebut.
Itu dilakukan seiring dengan kebijakan Pemerintah RI terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, yang di dalamnya juga mengatur kawasan hutan untuk TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Sehingga pemetaan ini, lanjut Ibrahim dengan tujuan untuk mengusulkan sebagian kawasan Hutan Tagafura masuk dalam Areal Penggunaan Lain atau APL. Dengan begitu, katanya, kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat akan dikeluarkan dari kawasan hutan lindung.
“Untuk sementara yang sudah kita usulkan sekitar 200 lebih lokasi, ini menjadi Hutan Kemasyarakatan (atau salah satu bagian dari Perhutanan Sosial). Hanya saja usulan izinnya belum keluar dari Kementerian (LHK),” jelas Ibrahim.
Hutan di Kalaodi masih sangat bagus. Ini jika dibandingkan dengan kondisi hutan di daratan Oba dan wilayah Pulau Halmahera, yang sudah dijamah dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam serta Izin Usaha Pertambangan.
“Bahkan keberadaan tanaman di Kalaodi tidak mengganggu keberadaan habitat yang ada. Kecuali air, karena tanaman cengkih dan pala ini menyerap banyak air. Namun ini sudah dilakukan adaptasi dengan penanaman bambu,” lanjutnya.
“Justru keberadaan tanaman ini memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Meski daerah kecil namun jadi bagian dari menyumbang penurunan emisi,” kata Ibrahim.
Ibrahim mengakui, adanya ajaran leluhur Kalaodi terkait alam yang masih dijaga. Ini yang membuat warga mampu adaptasi.
“Ini sehingga kita harus memberikan apresiasi kepada warga. Karena dengan pola pengelolaan lahan perkebunan ini ada keseimbangan antara menanam untuk kebutuhan ekonomi dan di sisi lain merehabilitasi tanaman bambu,” katanya.
“Jadi keseimbangannya di situ. Bahkan tanaman pangan yang ditanam oleh nenek moyang mereka pun masih ada. Kalau tidak ditemukan dengan jumlah banyak, itu karena di sana ada ancamannya hewan (babi hutan). Sehingga pangan ini justru ditanam sebatas konsumsi sehari-hari,” sambungnya.
Direktur WALHI Maluku Utara Ahmad Rusydi menambahkan, di wilayah Tidore Kepulauan dan Maluku Utara umumnya pada 2016 pernah kemarau panjang, menyebabkan sumber air di daerah pegunungan wilayah Bumi Kieraha ini kering.
“Namun di pegunungan Kalaodi justru tersedia banyak air. Kondisi ini karena di sana itu banyak pelestarian tanaman bambu. Juga titik air dan ada areal yang diwajibkan tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dilakukan maka jaraknya diatur (50 hingga 100 meter) dari sungai atau kali,” kata Rusydi.
Kawasan hutan yang diatur dan tidak boleh dimanfaatkan ini berada di lokasi keramat atau jere, situs bersejarah, serta lokasi yang ditemukan ada sumber air, aliran sungai dan kali.
Rusydi mengemukakan, alasan kenapa sehingga WALHI Maluku Utara melakukan pendampingan di Kelurahan Kaloadi. Ini karena ada tradisi atau kearifan lokal yang masih terjaga, Kalaodi masuk dalam kawasan hutan lindung, dan karena Kalaodi menjadi sumber air utama di Pulau Tidore.
“Tantangan yang dihadapi Kalaodi saat ini hanyalah jumlah populasi penduduk yang semakin bertambah. Sementara luas wilayahnya tetap seperti itu,” lanjut Rusydi.
Ini dikhawatirkan kalau kesadaran generasi mendatang tidak melestarikan tradisi mereka dalam menjaga alam, maka akan menyebabkan pembukaan lahan yang tidak terkendali demi mencukupi kebutuhan pangan dan perkebunan.
Dari Kalaodi, kita bisa belajar bahwa dengan konservasi hutan bisa berjalan berdampingan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kuncinya adalah memberi akses masyarakat untuk tetap menjalankan tradisi dan menjaga keberagaman sumber daya hayati.
“Syukurnya di Kalaodi itu tidak ada tambang, dan pola trasmigrasi penduduknya juga sudah dilakukan ke pesisir,” tambah Rusydi.
==========
Liputan ini didukung oleh program Fellowship Peliputan Perubahan Iklim “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia.
