Provinsi Maluku Utara memiliki potensi hasil laut yang mumpuni. Beragam jenis ikan yang dikonsumsi masyarakat seluruhnya dari hasil tangkapan di laut setempat.
Meski begitu, sejauh ini harga penjualan ikan di daerah itu masih tergolong mahal. Juga, dengan laporan produksi ikan yang setiap tahun dikatakan menurun.
“Salah satu penyebabnya karena hasil tangkapan nelayan Maluku Utara ini tidak dijual di darat, tapi langsung dijual di tengah laut, terutama kepada kapal penampung ikan dari provinsi lain,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Buyung Radjiloen, kepada Kieraha.com, Minggu (20/5/2018).
Buyung mengatakan sesuai aturan hasil tangkapan nelayan harus didaratkan ke TPI. Sejauh ini, masih ada nelayan yang lalai dan menjual hasil tangkapannya di tengah laut.
Buyung mengemukakan, dampak dari penjualan ikan hasil tangkapan nelayan di tengah laut ini akan merugikan daerah. Daerah kehilangan penerimaan retribusi ikan dan kesulitan mendata hasil tangkapan nelayan tersebut dalam periode tertentu.
“Dampak lain bagi daerah apabila nelayan menjual ikan di tengah laut, yaitu terjadinya kelangkaan stok ikan di pasaran lokal, imbasnya akan merugikan konsumen karena harga ikan menjadi sangat mahal,” sambung Buyung.
“Hal sebaliknya jika hasil tangkapan nelayan didaratkan ke TPI justru mendapat keuntungan bagi nelayan itu sendiri maupun daerah. Karena para pengusaha penampung ikan tersebut siap membeli dengan harga yang cukup tinggi.”
Buyung menyatakan, akan terus membenahi infrastruktur yang dibutuhkan nelayan, seperti tempat pendaratan ikan, pabrik es balok, dan bantuan kapal nelayan, yang semuanya diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan Maluku Utara dalam memanfaatkan potensi perikanan yang melimpah itu.
“Bagi nelayan yang kedapatan menjual ikan hasil tangkapannya di tengah laut, tidak akan diberikan bantuan ini, baik pemerintah daerah maupun DAK,” katanya.
Safrudin Adjam
