Nasib baik belum berpihak pada puluhan petugas cleaning service Kantor Gubernur Maluku Utara, di ibu kota Provinsi, Sofifi. Keringat yang keluar dengan harapan bisa membantu kebutuhan keluarga di rumah belum terpenuni. Padahal, sudah lima bulan lamanya mereka bekerja dan bersabar.
Pengamatan Kieraha.com, pembersih lantai dan ruang kantor mewah milik pemerintah provinsi itu akhirnya mogok kerja. Kesabaran mereka menggelegar di kantor gubernur saat menyampaikan aspirasi gajinya yang ditahan.
“Padahal sejak 2010 sampai 2015 gaji kami tidak pernah terlambat. Tapi memasuki 2016 hingga 2018 ini selalu terjadi keterlambatan. Untuk tahun ini sudah lima bulan,” kata salah satu petugas cleaning service yang menolak menyebutkan namanya, begitu disambangi usai menyampaikan aspirasi di kantor gubernur, Jalan Raya Lintas Halmahera, Puncak Gosale, Oba Utara, Senin (27/8/2018).
Umar Sangadji, Kepala Dinas Nakertrans Maluku Utara mengaku, keterlambatan pembayaran gaji petugas cleaning service merupakan kelalaian pihak ketiga. Umar bilang, proses pembayaran gaji tersebut dilaksanakan oleh PT Citra Sarana.
“Yang namanya perusahaan mestinya punya modal banyak, bukan terjadi seperti PT Citra Sarana ini, selalu mengharapkan APBD,” katanya begitu disambangi.
Menurut Umar, dirinya akan mengadu ke gubernur Abdul Gani Kasuba agar perusahaan bisa merealisasikan kewajibannya. “Juga supaya masalah ini bisa jadi bahan evaluasi,” kata Umar yang baru saja memediasi petugas cleaning service dan pengawas perusahaan.
“Karena aksi mereka menuntut gaji lima bulan harus dibayar,” jelasnya.
Kieraha.com mendapat informasi yang menyebutkan keterlambatan pembayaran gaji petugas cleaning service itu akibat utang pemprov tahun anggaran 2017 ke pihak ketiga yang belum terbayar. Meski begitu, Kepala BPKPAD Ahmad Purbaya tak bisa ditemui. Saat disambangi di ruang kantornya, Ahmad tidak berkantor. Pesan instan dan telepon juga belum bersambut.
Author: Alfajrin I Munawir Taoeda
Editor: Redaksi
