Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali, bakal menuntaskan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan.
Prioritas utama pembangunan tersebut salah satunya adalah infrastruktur jalan di Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya.
“Mudah-mudahan periode (kedua) kali ini saya dan wakil bisa melanjutkan proyek itu,” ujar Gani usai dilantik Presiden Jokowi, Jumat (10/5/2019).
Gani beralasan, penuntasan pembangunan jalan untuk menyambung akses infrastruktur yang telah dibangun pemerintah pusat, seperti Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di Morotai.
Demi mendukung hal itu, gubernur petahana ini pun tak segan meminta pemerintah pusat untuk membangun jalan bebas hambatan dari Bandara Kuabang Kao, Halmahera Utara menuju Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
“Saya minta langsung ke Presiden agar ada jalan bebas hambatan antara ibu kota dan bandara. Kurang lebih 100 km, dengan jalan bebas hambatan bisa kita tempuh dalam 45 menit,” katanya.
Gani menilai pembangunan jalan bebas hambatan untuk mempermudah akses wisatawan datang ke Maluku Utara, terutama menuju KEK Morotai.
KEK Morotai sudah diresmikan oleh Presiden pada pertengahan April lalu, namun proses pembangunannya belum rampung 100 persen. Salah satu ganjalan terbesar adalah pembebasan lahan. Dari total 500 hektare lahan yang diperlukan, jumlah yang baru dibebaskan sekitar 240 hektare.
Seiring dengan pengembangan infrastruktur pendukung, gubernur Gani turut menjanjikan akan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tersebut untuk melanjutkan pembangunan KEK.
“Iya itu juga salah satu yang insya Allah (dikerjakan). Mudah-mudahan sekarang sudah bisa dimulai,” katanya.
Pengembangan SDM
Di samping menuntaskan pembangunan infrastruktur tersebut, Gani menyebut program-program yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga akan dikerjakan beriringan selama lima tahun.
Fokus utamanya adalah sektor pendidikan, dengan memperbaiki fasilitas perguruan tinggi yang ada di provinsi kepulauan itu.
Soal kualitas SDM, Maluku Utara memang berada di kelompok yang tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 menempatkan provinsi ini pada urutan kedelapan terbawah.
Skor IPM yang berhasil diraih provinsi ini adalah 67,76, berjarak sekitar empat poin dari standar nasional yang mencapai 71,39.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).
