Anggota DPRD Maluku Utara mulai menyoroti anggaran penanganan virus corona senilai Rp 163 miliar yang sudah direalisasikan sebesar Rp 42 miliar oleh Pemprov Maluku Utara.
Hingga saat ini, anggota DPRD belum menerima laporan yang transparan soal realisasi APBD itu. Bahkan dari seluruh nilai anggaran yang dibelanjakan untuk apa saja tidak diketahui.
“Pergeseran APBD TA 2020 untuk penanganan Covid-19 yang sudah dicairkan sebesar Rp 42 miliar itu digunakan untuk apa dan bayar apa saja kami sendiri tidak ada laporannya. Sampai sekarang di DPRD belum ada. Padahal alokasi anggaran penanganan ini pakai uang rakyat, sehingga perlu diketahui oleh DPRD dan rakyat Maluku Utara,” kata Sahril, di Ternate, Rabu sore, 17 Juni 2020.
BACA JUGA
4 Kasus Baru di Ternate dan 3 dari Tidore Terkonfirmasi Positif Corona
Ketua DPD Partai Gerindra itu menjelaskan, transparansi soal anggaran penanganan corona penting diketahui oleh publik agar kemudian dengan mudah dikontrol secara bersama.
“Apalagi dengan alokasi anggaran sebesar itu tidak disertai dengan jumlah kasus yang setiap saat seharusnya menurun. Ini malah berbalik, grafik kasusnya bertambah naik,” ujar dia.
Sahril bahkan menantang Gubernur Maluku Utara untuk memerintahkan aparaturnya untuk transparan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi virus corona tersebut.
“Dari anggaran senilai Rp 163 yang sudah cair sebesar Rp 42 itu diapakan saja, saya tantang Gubernur Maluku Utara publikasikan dari anggaran yang sudah cair, itu bayar apa, dibelikan apa, dan diserahkan kepada siapa saja. Kalau berani coba terbuka,” Sahril menadaskan.
Perlu Libatkan Kabupaten Kota
Menurut Sahril, dengan pergeseran anggaran itu seharusnya pemprov lebih proaktif dalam melibatkan pemerintah daerah di kabupaten kota. Panggil untuk duduk bersama bicara perencanaan penanganan, skemanya seperti apa supaya penularan virus dapat ditekan.
“Jangan berbalik menyalahkan rakyat dengan alasan tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga jumlah kasus naik. Karena yang dilakukan rakyat di luar rumah itu juga tuntutan hidup mereka. Desakan ekonomi yang membuat mereka keluar rumah,” jelas Sahril.
Kieraha.com berusaha mencari tanggapan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dan Kepala BPKAD Malut Bambang Hermawan. Namun upaya konfirmasi yang dilakukan melalui via telepon dan pesan WA ini belum bersambut.
