Dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ketiga kalinya di kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah pada 8 Mei 2017, pemerintah provinsi Maluku Utara, Kamis (4/5/2017), menggelar rapat koordinasi internal.
Rapat kesiapan menyambut kunjungan kerja RI 1 ke provinsi berjuluk Negeri Kepulauan Rempah itu dipimpin sekretaris provinsi Muabdin Radjab. Hadir pimpinan SKPD lingkup pemprov Malut, di aula rumah dinas gubernur, Kecamatan Ternate Tengah.
Muliyadi Tutupoho, Kepala Bagian Kerjasama dan Komunikasi Publik Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Maluku Utara, mengatakan pertemuan yang dilakukan untuk membicarakan persiapan sarana penginapan dan transportasi dalam mendukung kelancaran agenda Presiden dan rombongan selama berada di Malut.
BACA JUGA
Jokowi Akan Kunjungi Maluku Utara Awal Mei
“Pak gubernur melalui sekda juga mengingatkan kepada Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik agar maksimal dalam membangun koordinasi dengan protokol kepresidenan sehingga seluruh agenda Presiden dapat berjalan lancar,” katanya.
Pada rapat itu, kata Muliyadi, Camat Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, memaparkan situasi dan kebutuhan yang menjadi lokasi kunjungan Presiden dan rombongan selama berada di bumi Fagogoru tersebut.
“Sesuai jadwal yang diterima, pak Presiden selama berada di Malut, akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Makanan Tambahan (PMT) dan program Kementerian Sosial,” ujarnya.
“Pak Presiden juga dijadwalkan akan melaksanakan pembagian sertifikat tanah kepada warga kota Ternate dan Sofifi sebanyak 1.000 sertifikat. Sementara di kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.500 sertifikat,” sambungnya.
Selain itu, terdapat agenda Presiden Jokowi terkait kondisi listrik di Malut, yang nantinya akan ditopang dengan peresmian PLTU Malut 2 x 7 MW di Kota Tidore Kepulauan.
“Juga peresmian listrik desa di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 12 desa, Halmahera Barat 1 desa namun peresmiannya digabungkan dengan Proyek PLN di Papua.”
