Universitas Bumi Hijrah di Sofifi, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, bakal menjadi kampus negeri pertama, di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
Proses penegerian kampus ini sedang dalam tahap komunikasi antara pihak Rektorat, Yayasan, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
BACA JUGA Ragam Manfaat Sagu ‘Kasbi’ Maluku Utara
Rektor Unibrah Sarbain A Karim membenarkan, alih status kampus dilakukan karena melihat peluang, itu diantaranya secara yuridis Unibrah berada di Sofifi, ibu kota provinsi Malut.
“Alih status itu bisa terjadi apabila ada persetujuan dari Yayasan Hirasul Khairaat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan pertimbangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI),” ucap Sarbain, ketika dikonfirmasi kieraha.com, usai menggelar Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Strata Satu Angkatan IV Tahun 2021, di Aula UMKM Malut, Rabu 29 Desember.
Selain peluang dari segi regulasi, lanjut Sarbain, juga secara politis perlu mendapat dukungan, sehingga harapan untuk penegerian kampus tersebut mendapat keputusan semua pihak.
Sekda Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir menyebutkan, alih status kampus dari swasta ke negeri bukan berarti adanya kenaikan tingkat, karena baginya banyak juga kampus swasta yang lebih bagus dari negeri.
“Bukan berarti yang negeri itu hebat, karena masih banyak kampus swasta yang hebat-hebat, yang jelas sekarang kita dukung Unibrah untuk menjadi bagus,” katanya.
Meski begitu, kata Samsuddin, pihak Pemprov Malut tetap mendukung adanya penegerian Kampus Unibrah. Namun semua itu masih dikembalikan ke pihak Yayasan Hirasul Khairaat.
“Kita di Pemerintahan juga tergantung ke Yayasan, karena bagaimanapun ini mereka yang punya,” tambahnya.
BACA JUGA Rumput Liar Tumbuh Subur dan Hewan Ternak di Kawasan Perkantoran Sofifi
Halil selaku Wakil Ketua Yayasan Hirasul Khairaat belum bisa berkomentar banyak, karena harus mendapat keputusan bersama dengan pimpinan yayasan lainnya.
“Memang sempat ada cerita-cerita begitu, niatnya memang ke arah itu tetapi masih panjang, karena harus ada pembicaraan dulu, ini kan aset, bagaimana daerah mau membayar atau tidak, tapi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh,” tutup Halil.
