Aksi saling sweeping yang dilakukan oleh pihak Organda Weda dan Sofifi berbuntut panjang. Puncaknya terjadi baku lempar yang melibatkan warga kedua kubu, di Dusun Loleo, Desa Aketobololo, Oba Tengah, Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada Minggu, 27 Maret 2022.
Abubakar Fabanyo, perwakilan Organda Sofifi yang ditemui pasca kejadian menjelaskan, awal kejadian ketika terjadi sweeping yang dilakukan Organda Sofifi di Desa Lola, Oba Tengah pada Jumat, 25 Maret 2022.
BACA JUGA Imbas Saling Sweeping Sesama Organda di Halmahera Bikin Penumpang Terlantar
“Aksi (sweeping) di Desa Lola itu dilakukan karena kami tidak puas dengan aktivitas Organda Weda yang melakukan pemalangan di Moriala (Halmahera Tengah) setiap balik ke Sofifi,” ujarnya.
Ia menceritakan, mobil Organda Weda dihentikan di Desa Lola untuk menurunkan penumpang kemudian dilanjutkan oleh Organda Sofifi menuju ke Terminal Sofifi. Namun dalam perjalanan, para sopir tersebut setibanya di sekitar Pelabuhan Loleo dipalang oleh warga sekitar dan menurunkan penumpang secara paksa.
Diwal, salah satu sopir yang ditahan menceritakan, kurang lebih ada sembilan mobil yang hendak membawa penumpang menuju Sofifi, seluruhnya dicegat dan penumpangnya diturunkan di Pelabuhan Loleo pada Sabtu petang, 26 Maret 2022.
“Seluruh penumpang yang hendak menuju Sofifi langsung diturunkan di situ (Pelabuhan Loleo),” katanya, kepada kieraha.com, Senin 28 Maret 2022.
Sementara itu, upaya kieraha.com untuk mengonfirmasi Kepala Desa Aketobololo terkait adanya kabar pemalangan di desa itu melalui pesan WhatsApp belum bersambut.
Kelambatan Pemerintah
Abubakar menyebutkan, pemasangan portal di Moriala tersebut sebenarnya tidak berdasar. Jika mengacu hasil rapat pada 31 Januari 2022 bahwa tidak ada lagi pemalangan jalan yang dilakukan, baik Organda Weda maupun Organda Sofifi di jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Namun, katanya, masih terjadi pemalangan tersebut.
“Padahal kami sudah menurunkan penumpang di Terminal Weda,” lanjutnya.
Abubakar menambahkan, terkait dengan masalah tersebut Organda Sofifi juga telah melakukan aksi di Kantor Gubernur Malut pada 2 Maret 2022 agar Dinas Perhubungan Maluku Utara bisa mengambil langkah penertiban, namun sampai sekarang belum ada langkah tersebut. Hal ini, katanya, mengindikasikan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara lambat dalam mengambil langkah penertiban.
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Dudy M Supriyanto menjelaskan, jika kondisinya sudah seperti ini maka harus melibatkan aparat keamanan. Terkait hasil kesepakatan rapat pada tanggal 31 Januari 2022 tersebut, pihak Dishub Malut telah melakukan koordinasi dengan Dishub dan Polres Halmahera Tengah akan adanya aktivitas pemalangan pasca rapat tersebut. Namun upaya penertiban di lapangan memang belum ada.
Ia membeberkan, Surat Keputusan Gubernur Nomor 279/KTPS/MU/2016 menyebutkan bahwa trayek angkutan tersebut berlaku untuk pulang dan pergi. Sehingga, katanya, hal tersebut menjadi dasar dalam rapat itu agar tidak ada lagi pemalangan.
“Namun, pasca rapat masih ada pemalangan juga,” kata Dudy, ketika dikonfirmasi kieraha.com, di ruangan kantornya, Senin 28 Maret 2022.
Untuk penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan rapat, lanjut Dudy, harus ada kerja sama dari semua pihak yang terkait. Karena tugas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan adalah melakukan pengawasan di daerah masing-masing.
“Karena mereka (Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan) juga hadir dalam rapat tersebut,” tambahnya.
Dwi Sulistiawan, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Halmahera Tengah mengaku, tidak mengetahui pasti kalau terjadi aktivitas pemalangan yang dilakukan oleh Organda Weda. Menurutnya, pasca rapat bersama tersebut dirinya telah membangun komunikasi dengan pihak Organda Weda agar tidak ada lagi aktivitas tersebut.
“Namun untuk masalah ini saya juga belum gali (telusuri) lebih jauh terkait pokok masalahnya seperti apa,” sambung Dwi, begitu dikonfirmasi melalui telepon. *
