Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan usulan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara.
Usulan itu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di istana kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2016.
Menurut Susi, pengembangan LIN di daerah itu butuh alokasi anggaran khusus karena provinsi Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya ikan yang luar biasa.
Dia mengatakan sejauh ini masyarakat setempat tidak menikmati sendiri hasil ikan daerahnya. Minimnya infrastruktur ikan tuna di Pulau Morotai salah satunya.
“Padahal Morotai memiliki kualitas ekspor ikan tuna yang ukurannya besar sekali, tetapi tidak langsung diekspor dari Morotai namun dibawa ke Bitung atau Makassar baru diekspor. Ini yang membuat Maluku Utara sangat dirugikan,” katanya.
Susi yang sudah dua kali mengunjungi Pulau Morotai itu memberikan saran untuk penetapan Maluku Utara sebagai lumbung ikan tidak perlu melalui Keppres, namun cukup dengan alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat.
Produk Tuna Terbesar
Kekayaan sumberdaya ikan di Maluku Utara ini, kata Menteri Susi, berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pengekspor produk tuna fress (segar) terbesar di Indonesia.
Dia mengatakan produk tuna setempat kedepannya akan diekspor menggunakan pesawat udara. Makanya pembangunan infrastruktur berupa bandara seperti di Morotai perlu dikembangkan. Begitu juga Bandara Kao, Halmahera Utara dan Labuha, Halmahera Selatan.
Susi mengemukakan permintaan ikan tuna fress untuk negara terdekat dengan Morotai, Maluku Utara seperti Palau saat ini cukup tinggi nilai jual di pasar ekspor.
Dia mengatakan nilai jual itu sangat menguntungkan investasi di sektor perikanan. Karena Maluku Utara yang punya potensi ikan tuna itu sangat cocok. “Apalagi ikan tuna di sana luar biasa dan tidak pernah putus musim penangkapan,” ucapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Buyung Radjiloen mengharapkan sektor perikanan provinsi setempat bisa menjadi leading sektor pembangunan daerah.
“Sebagaimana arahan pak presiden kepada seluruh provinsi agar dapat fokus sesuai keunggulan daerahnya. Bicara keunggulan daerah, untuk Maluku Utara tentunya perikanan, dan ini yang menjadi catatan penting dari hasil rapat ini,” katanya.
“Mengenai saran ibu Menteri KKP, bagi kami saran ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung Maluku Utara sebagai LIN,” sambungnya.
Rapat evaluasi proyek strategis nasional ini dihadiri pula gubernur Abdul Gani Kasuba dan didampingi Kepala Bappeda Maluku Utara Syamsudin Banyo.
Author: Fandi Gani
Editor: Redaksi