Dana desa terus menjadi sorotan. Pengelolaannya dianggap tidak efektif dan dalam praktiknya banyak menguap. Achmad Hatari, Anggota Badan Anggaran Fraksi Partai NasDem, mengatakan tidak efektifnya dana desa itu menjadi sorotan Banggar.
“Mengenai dana desa, di lapangan sama sekali tidak efektif. Ini menjadi sorotan kami,” kata dia saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menkum HAM dan Gubernur BI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017.
Menurut Anggota DPR Dapil Maluku Utara itu, dana desa tidak secara otomatis akan sampai ke kas desa setelah diterima oleh kabupaten. Di lapangan, malah sering terdengar sebagai kabar burung.
BACA JUGA
Banggar ‘Bingung’ Rasionalisasi Hutang Pemprov Capai Rp 400 Miliar
Di Balik Wacana DPRD Halmahera Tengah Beli iPhone6 dan Mesin Genset
“Tujuh hari setelah dana desa diterima oleh kabupaten dan harus ditransfer ke kas desa, ini adalah berita hoax,” kata Hatari.
Surat keputusan bersama tiga menteri di lapangan juga dipandang tidak efektif. Karena itu Hatari berpandangan, dana desa perlu direlokasi.
“Karena dana desa ini perlu perhatian khusus takutnya nanti digunakan untuk kepentingan politik pilkada 2018,” ujar dia.
Hatari megatakan sampai sekarang BPK belum memeriksa dana desa secara keseluruhan. “BPK harus memeriksa dana desa ini agar surat keputusan bersama dan Menkeu tidak melakukan evaluasi,” tutupnya.
Editor: Putri Ways
