Direktur Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengajak dukungan masyarakat untuk mengaktifkan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
Hal ini dapat dimulai dengan membangun komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi.
“Karena untuk mengaktifkan Kota Sofifi, salah satu contohnya yaitu kegiatan dari Pemerintah Provinsi juga harus dilakukan di Sofifi, tidak harus ke Ternate,” jelas Direktur Ditjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, saat menanggapi penekanan Wakil Walikota Tidore soal membangun Sofifi, di acara diskusi Forum Kepala Daerah se Provinsi Malut yang diselenggarakan Bappeda Provinsi, di Hotel Sahid Bella, Jati, Ternate, Jumat 25 April 2025.
Agus menyatakan, permasalahan pengembangan di Ibu Kota Sofifi tidak harus dimekarkan juga, tetapi solusinya bisa melalui bantuan keuangan khusus untuk membangun Sofifi yang sudah ditentukan melalui Pemerintah Provinsi.
“Misalnya, gubernur ingin membangun sekolah SD di Sofifi yang merupakan kewenangan Pemkot Tidore, tetapi Provinsi bisa memberikan bantuan ke Kota Tidore untuk membangun sekolah tersebut, ataukah infrastruktur seperti jalan Kabupaten Kota, juga bisa dibangun melalui bantuan keuangan itu,” lanjutnya.
BACA JUGA Imbas Rapat di Ternate Bikin Aktivitas Kantor Gubernur Maluku Utara Semakin Sepi
Agus meminta Pemprov Malut dan Pemkot Tidore Kepulauan untuk dapat bersama-sama mendorong hal tersebut ke Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengaktifkan Kota Sofifi.
“Ini yang harus kita jadikan prioritas untuk kita pikirkan secara bersama-sama, seperti misalnya minta bantuan jalan ke Pusat itu bisa karena ada Inpres jalan, untuk DAK juga bisa, untuk yang lainnya juga bisa, jadi segera didorong, karena kami dari Kemendagri siap mendukung,” tambahnya.
Ahmad Laiman, Wakil Walikota Tidore, di acara forum ini, menyampaikan bahwa pengembangan Sofifi sebagai bagian dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan diharapkan mendapat kewenangan dan perhatian khusus dari Pemprov Malut. Ini karena di Sofifi terdapat infrastruktur Pemprov yang harus dilihat secara bersama.
BACA JUGA Alasan Gubernur Sherly tak Fokus Berkantor di Sofifi Ibu Kota Maluku Utara
“Kota Tidore Kepulauan memiliki wilayah yang sangat unik, karena di dalam RTRW pengembangan Kota, yang biasanya setiap Kabupaten Kota hanya memiliki satu saja, namun untuk Kota Tidore ada dua wilayah, yaitu Tidore dan Sofifi sebagai kota baru yang akan direncanakan pengembangannya,” ujar Ahmad.
Oleh karena itu, ia menyatakan ada hal yang perlu diperkuat dalam kebijakan pengembangan kota baru Sofifi, sehingga jangan dulu membahas tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB karena jalannya masih panjang, tetapi pada intinya harus dipersiapkan, agar kewenangan itu juga ada kewenangan khusus.
“Misalnya PDAM, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bisa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan sebagainya. Sebab di Sofifi, juga ada infrastruktur Provinsi yang perlu kita lihat secara bersama, belum juga hal-hal lainnya,” lanjut Ahmad.
Ia juga berharap agar pelayanan kepada masyarakat di Sofifi lebih optimal, seperti penanganan sampah yang merupakan kewenangan Pemkot Tidore Kepulauan, tetapi munculnya banyak sampah ini juga berasal dari aktivitas Pemprov Malut di Sofifi.
“Sehingga perlu ada penguatan, baik dari sisi regulasi maupun hal tertentu yang diperlakukan secara khusus, sambil menunggu misalnya ada kemauan genetik untuk melakukan sebuah daerah otonomi baru, namun sebelum itu terjadi, masyarakat Sofifi tidak boleh terbengkalai,” sambungnya. *
