Wakil Gubernur Maluku Utara, HM Natsir Thaib mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat akan meninjau langsung masalah sengketa tapal batas di enam desa antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Menurutnya, permasalahan enam desa itu sudah ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga semua pihak diminta menahan diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Yang pasti dalam waktu dekat mereka akan ke sini, karena dari situ nanti tim dari Kemendagri akan melihat secara nyata perkembangan di enam desa itu,” kata Natsir ketika dikonfirmasi KIERAHA.com, di kantor gubernur, Sofifi, Senin (2/10/2017).
BACA JUGA
Desa Pembebasan Irian Barat di Halmahera Masih Tertinggal
Ekspedisi Mandala Telusuri Jejak Talaga Rano di Halmahera
Dia meminta semua pihak di daerah mempercayakan penyelesaian masalah tapal batas tersebut kepada pemerintah pusat.
“Tentunya yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang ada. Karena itu semua pihak harus sabar,” katanya. “Kalau bisa jangan dulu ada aktivitas apa-apa di enam desa.”
Natsir selaku Ketua Tim Tapal Batas di Malut mengaku, telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Tapal Batas dan Biro Pemerintahan dalam sebuah rapat di Jakarta, karena penyelesaian tapal batas ini membutuhkan waktu panjang.
“Dari pembahasan itu, mereka yang menegaskan akan mengirim tim untuk meninjau langsung lokasi tapal batas di Malut, namun kedatangan tim itu saya belum tahu kapan, yang pasti mereka akan datang dalam waktu dekat ini,” sambungnya.
Author: Khaira Ir Djailani
Editor: Redaksi
