Bupati Halmahera Barat James Uang memimpin peluncuran penggunaan aplikasi Siswaskeudes dan Workshop Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes bagi APIP se Provinsi Maluku Utara, di Aula Bidadari Kantor Bupati setempat, Selasa 12 April 2022.
Hadir Kepala Perwakilan BPKP Malut Edy Suharto, Kepala Inspektorat Malut Nirwan MT Ali, Sekda Sahril Abdul Radjak, Inspektur Martinus Djawa, perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, APIP se Maluku Utara, Forkopimda dan aparatur desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
BACA JUGA Pemda Halmahera Barat Pastikan Tunjangan Guru Terbayar Sebelum Lebaran Idul Fitri
James mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
“Aplikasi Siswaskeudes ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh APIP Daerah sebagai tools (alat bantu) pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbantuan Komputer,” jelas James.
Kegiatan yang dilaksanakan ini, lanjut James, merupakan sinergitas antar daerah untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.
“Karena keberadaan aplikasi Siswaskeudes ini tentunya akan mempermudah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupatan kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa,” lanjutnya.
Tugas BPKP Malut
Edy Suharto menyampaikan bahwa BPKP bertugas mengawal akuntabilitas keuangan negara termasuk keuangan desa. Ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas keuangan desa.
Edy mengimbau kepada seluruh Desa agar dapat mencatat seluruh aset yang ada.
“Juga kepada Aparatur Desa untuk dapat mencatat keuangan desa secara transparan, sehingga dapat dilaporkan secara akuntabel kepada pimpinan daerah,” sambungnya.
Hal senada, disampaikan Kepala Inspektorat Nirwan MT Ali, pengelolaan keuangan desa ini perlu adanya kolaborasi antar Kades, pimpinan daerah dan APIP untuk sama-sama mengawal akuntabilitas keuangan ini.
“Bentuk kolaborasi ini bisa diwujudkan dengan komitmen dan konsisten secara bersama bahwa pengawasan pengelolaan dana desa ini APIP perlu didorong dengan adanya anggaran daerah agar dapat bekerja dengan optimal,” ujar Nirwan.
BACA JUGA Pemkot Ternate Tepis Isu 3 Periode Hanya Permainan Sekelompok Elit
Dalam kesempatan yang sama, Martinus Djawa juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada narasumber dan peserta workhsop tersebut.
“Semoga setelah kegiatan ini APIP se Maluku Utara dapat menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing,” tutupnya.
Surahman Abdul Karim