Proyek Lanjutan Jalan Lingkar Pulau Obi Disetop

Avatar photo
Papan proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Obi tahap pertama tahun anggaran 2021. (Kieraha.com/Sandin AR)

Proyek pekerjaan jalan lingkar di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan sekitar Rp 100 miliar lebih disetop. Kementerian PUPR tak lagi menganggarkan pekerjaan lanjutan milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara ini.

Pekerjaan jalan lingkar di Pulau Obi tahun anggaran 2021 kemarin, direalisasikan berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp 35.670.761.000. Proyek tersebut untuk tahun 2022 batal dilanjutkan dengan dugaan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan terus menerus di wilayah setempat.

BACA JUGA Air Danau Galela Halmahera Utara Tercemar

Kepala Satuan Kerja Wilayah II BJPN Maluku Utara Chandra Syah Parmance menyatakan, saat ini pihak BPJN masih membutuhkan dukungan semua pihak untuk kelanjutan pekerjaan jalan lingkar di Pulau Obi. Kalau tidak dilanjutkan maka pekerjaan tahap pertama menjadi mubajir.

BACA JUGA  Bupati Bassam Kasuba Tuntaskan Janji Bangun Akses Jalan Hotmix ke RSU Obi

Ini dijelaskan, jika tidak ada pekerjaan lanjutan untuk pengaspalan jalan itu maka kondisi jalan yang sudah dibuat sepanjang 19 kilometer dan lebar 11 meter itu akan dipenuhi rumput liar.

“Pekerjaan (jalan) 2021 kemarin sudah selesai. Namun tahun ini tidak lagi dianggarkan. Ya, itu tadi, masalah aksi demonstrasi terus,” ucap Chandra, kepada kieraha.com, Selasa 8 Maret 2022.

BACA JUGA Komunitas Mahasiswa di Ternate Peringati Hari Perempuan Internasional

Chandra menyebutkan, permasalahan demonstrasi yang sering kali terjadi di wilayah tersebut (saat proyek tahap pertama dilaksanakan) membuat tim Kementerian PUPR di pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran penanganan lanjutan pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi TA 2022.

BACA JUGA  Bupati Bassam Kasuba Tuntaskan Janji Bangun Akses Jalan Hotmix ke RSU Obi

“Padahal BPJN Malut sangat berkeinginan membangun yang lebih baik, malah didemo terus. Juga untuk tahun ini sudah kita usulkan sekitar Rp 100 miliar lebih. Dan kalau tidak dibatalkan maka akan direalisasikan secara bertahap,” sambung Chandra. *