Ratusan guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, melakukan aksi protes, Sabtu, 3 Mei 2017.
Aksi protes peserta pelatihan K13 ini dilayangkan kepada Panitia Bimtek Kurikulum 2013 dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, lantaran pembagian uang saku peserta usai kegiatan tidak memadai.
Jamil Taha, salah satu guru SMP, mengemukakan penyesalan para peserta Bimtek itu karena kebijakan panitia memberikan honor tidak memperhitungkan kebutuhan peserta selama pelatihan.
BACA JUGA
Sekolah di Bumi Sibela Kekurangan Guru
Pemilihan Rektor Unkhair Ternate Ditunda
Parade Lepas Rindu Alumni SMAN 1 Ternate
“Itu meliputi biaya transportasi, penginapan, makan minum hingga biaya lain peserta selama 6 hari di kota Weda (Halmahera Tengah),” ujar Taha.
Besaran uang pengganti transportasi dan akomodasi yang diberikan pihak panitia LPMP kepada peserta selama kegiatan tersebut, untuk guru di Kecamatan Patani Rp 450 ribu dan uang saku Rp 300 ribu per orang. Sementara peserta guru dari Kecamatan Pulau Gebe Rp 500 ribu dan uang saku Rp 300 ribu per orang.
Sahjuan Ismail, Koordinator Bimtek K13 dari LPMP Malut, mengatakan pihaknya tidak dapat membijaki tuntutan peserta tersebut karena bukan kewenangan panitia.
“Kami bukan pengambil kebijakan, sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan peserta Bimtek,” katanya.
Pengamatan KIERAHA.com, meski pihak LPMP Malut sudah menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Tengah dan Ketua PGRI Lasamida Kurupunda untuk memediasi aksi protes para guru tersebut namun tetap tidak ada solusi.
Kondisi itu membuat para guru mengembalikan uang saku yang diberikan serta sertifikat yang didapatkan dari pelatihan tersebut.
Author: Munawar Moe
Editor: Munawar Moe
