Penanganan bencana pasca banjir menghantam wilayah Galela, Halmahera Utara pada 15 Januari 2021 lalu masih menyisakan tanya. Pembangunan Jembatan Ake Tiabo yang ambruk dan terputus akibat bencana ini hingga sekarang belum juga dinikmati warga desa.
Padahal, akses jembatan yang berada di Desa Ngidiho, Galela Barat, itu menjadi perhatian pemerintah pusat dengan mendatangkan Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo melakukan peninjauan langsung di lokasi jembatan ambruk pada Januari 2021 lalu.
BACA JUGA Panen Kelapa di Halmahera Maluku Utara Tersapu Banjir hingga Memutus Akses Jalan
Akses Jembatan Ake Tiabo yang menghubungkan warga masyarakat di Kecamatan Galela dan Loloda Utara ini pun dibangun pemerintah sebagai upaya tanggap darurat bencana. Namun pembangunan yang dilakukan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Malut Ditjen Bina Marga sejak 21 Februari 2022 ini dipastikan hingga berakhir masa kontrak pada 10 Oktober 2022 tak akan selesai.
Kepala Desa Ngidiho Kamal Abdullah menyayangkan, adanya paket proyek Jembatan Ake Tiabo yang dianggarkan dengan APBN miliaran rupiah ini dikerjakan tidak tepat waktu.
“Jembatan ini menjadi kebutuhan akses utama warga masyarakat di sini. Jembatan ini menghubungan dua kecamatan di Galela Utara dan Loloda Utara. Tapi dilihat dari pekerjaan saat ini sangat disayangkan,” kata Kamal, ketika dikonfirmasi kieraha.com, melalui telepon, di Ternate, Sabtu 24 September 2022.
Ia mengaku, warga di desa setempat kecewa dengan progres pembangunan jembatan ini.
“Warga justru masih menggunakan jembatan sementara (yang dibangun pasca bencana). Hingga sekarang pekerjaan jembatan (yang disebut sementara) masih dikerjakan. Juga jembatan inti (Ake Tiabo) yang dibangun di sebelahnya baru dikerjakan,” kata Kamal.
Data LPSE Kementerian PUPR menyebutkan, proyek Ake Tiabo dikerjakan oleh PT Victory Sinergi Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.954.469.800. Perusahaan pelaksana proyek APBN TA 2022 ini berdomisili di Gampong Pineung, Syiah Kuala, Banda Aceh.
Perusahaan pelaksana jembatan ini menang tender berdasarkan hasil evaluasi dari tujuh peserta pemenang tender yang ikut dalam lelang proyek jembatan tersebut. Perusahaan ini sebelum hasil evaluasi diumumkan, tercatat sebagai pemenang urutan ke enam.
“Dari jumlah perusahaan yang ikut tender, itu empat diantaranya perusahaan kontraktor lokal. Secara finansial dan alat, kontraktor lokal sangat siap dengan nilai paket jembatan ini,” ujar salah satu kontraktor yang menolak menyebutkan namanya, ketika disambangi kieraha.com, Senin, 19 September 2022.
Ia menyatakan, proyek Jembatan Ake Tiabo ini sudah masuk tahap kritis. Karena dengan kondisi yang ada di lapangan, progres pekerjaan baru mencapai kurang lebih 25 persen.
Proyek Jembatan Ake Tiabo ini baru dikerjakan kurang lebih satu bulan lalu. Anggaran proyek jembatan ini diduga telah dicairkan melebihi progres pekerjaan di lapangan.
Kepala BPJN Maluku Utara melalui Kepala Satker Wilayah I Chandra Syah membenarkan, progres pekerjaan Jembatan Ake Tiabo di Desa Ngidiho masih sangat rendah.
“Proyek itu hingga sekarang baru dilakukan pemasangan tiang pancang. Penyedianya terlambat sangat jauh,” katanya, ketika dikonfirmasi kieraha.com, di Ternate.
Ia menyatakan, keterlambatan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek ini karena sikap abai yang dari awal pembangunan hingga sekarang terlambat memobilisasi alat.
“Penyedianya ini memang sangat-sangat lambat, mobilisasi alat saja terlambat, mobilisasi material juga terlambat, SDM nya juga terlambat, semuanya terlambat,” ujar Chandra.
Menurutnya, pihak BPJN juga dilema menghadapi kontraktor proyek ini karena di satu sisi pekerjaan proyek diharapkan selesai sesuai kontrak dan di satu sisi proyek ini menjadi perhatian pusat (karena merupakan paket tanggap darurat bencana).
Chandra menyatakan, proyek jembatan ini baru dicairkan sebesar 27 persen dari total nilai kontrak Rp16.954.469.800. Pencairan anggaran ini dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama 20 persen dan tahap kedua 7 persen. Pencairan tahap kedua ini dilihat sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, kata Chandra.
“Jadi kalau dibilang sudah 40 persen pencairan itu tidak benar. Apalagi sisanya tinggal Rp 3 miliar. (Yang benarnya itu) baru 27 persen dari total anggaran tersebut,” lanjutnya.
Ia mengakui, proyek tersebut tidak akan selesai sesuai kontrak pada bulan Oktober 2022.
“Kalau mau jujur, proyek itu sudah masuk tahap kritis. Dan sampai bulan Oktober itu gak bakal selesai karena sesuai progres di lapangan masih sangat rendah,” tambahnya.
Kieraha.com berusaha menghubungi penanggung jawab perusahaan kontraktor pelaksana yang berkantor sementara di Ternate. Namun upaya konfirmasi yang dilakukan ini belum bersambut. Pihak penanggung jawab proyek ini saat disambangi tidak berada di tempat.
Akbar Amin
