Pemprov Maluku Utara melalui Bappeda menggelar Forum Konsultasi Publik, di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu 16 April 2025. Rapat tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2026.
Rapat yang dihadiri pimpinan OPD dan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, ini bertujuan menjaring aspirasi dan menyusun arah pembangunan daerah lima tahun kedepan (periode kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe).
“Kerangka visi dan misi kami sebagai kepala daerah terpilih akan dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, namun arah dan janji politik mulai diintegrasikan melalui RKPD 2026,” kata Sarbin.
Ia menyatakan, berbagai kebijakan prioritas akan dilakukan seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan masyarakat, makanan gratis bagi siswa dan kelompok rentan, pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah, menjadi bagian penting dari agenda pembangunan 2026.
Selain itu, Sarbin juga menyinggung rencana besar transformasi birokrasi dan pembangunan kawasan strategis, seperti penguatan peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi dan pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal.
Dalam forum tersebut, juga dihadiri oleh unsur DPRD, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.
“Konsultasi publik ini bukan sekedar formalitas, tapi ruang strategis untuk kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar arah pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” sambungnya.
Kantor Gubernur Sepi
Imbas dari rapat yang digelar di Hotel Sahid Ternate ini menyebabkan aktivitas ASN di lingkup Kantor Gubernur Malut, di Ibu Kota Sofifi menjadi sepi.
Sebagian besar pimpinan OPD tidak melakukan aktivitas kantor di Sofifi karena hadir dalam rapat di hotel milik Gubernur Sherly Laos ini.
Sebelumnya, DPRD Malut meminta agar Gubernur dan Wagub fokus melakukan kegiatan rapat di Kantor Gubernur Sofifi ketimbang di Ternate.
Rapat yang digelar di hotel di Ternate dinilai hanya menguras APBD di tengah upaya efisiensi anggaran, juga menyebabkan aktivitas pegawai di Sofifi semakin sepi.
BACA JUGA DPRD Maluku Utara Minta Gubernur Sherly Laos Perbanyak Rapat di Sofifi
“Padahal kita (DPRD Provinsi Malut) mendorong agar seluruh aktivitas Pemerintahan ini dilaksanakan di Sofifi, tapi yang dilihat beberapa hari terakhir terpantau aktivitas rapat yang dipimpin gubernur lebih banyak dilakukan di Ternate,” kata Wakil Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, Senin, 14 April kemarin.
Politisi PDIP itu berharap, kepemimpinan Sherly Laos dalam periode lima tahun kedepan dapat membawa wajah baru untuk Sofifi yang lebih baik, sekaligus dijadikan contoh untuk OPD dan lainnya.
“Karena itu sudah seharusnya seluruh aktivitas rapat-rapat yang dilakukan di Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi,” sambungnya. *
