DPD KNPI Maluku Utara menggelar forum diskusi multi pihak bertajuk Ancaman Konflik Komunal dalam Kemajemukan Indonesia, di Ternate, Sabtu malam (25/11/2017).
Kegiatan yang diselenggarakan di Istana Cafe, Kampung Tengah, Ternate Tengah, itu mengundang Ketua MUI Malut Samlan Ahmad, Kapolres AKBP Kamal Bahtiar, Kepala Kesbangpol Abdullah Sadik dan Sosiolog UMMU DR Herman Usman.
Forum diskusi yang dipandu oleh Sutopo Abdullah tersebut membincangkan persoalan mengenai konflik komunal (atau pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang cenderung membangkitkan ketidakhamonisan di dalam kehidupan bermasyarakat).
Ketua DPD KNPI Thamrin Ali Ibrahim mengemukakan, forum diskusi dengan melibatkan peserta dari OKP-OKP, kepemudaan, dan perguruan tinggi setempat, bertujuan untuk menyerap persoalan-persoalan konflik komunal yang sudah terjadi dan dimungkinkan muncul lagi pada momentum politik 2018 dan 2019.
BACA JUGA
Ancaman Pasar Gelap Pilgub Maluku Utara
KNPI Desak Wali Kota Tidore Copot Kepala Puskesmas Payahe
“Forum diskusi seperti ini akan dilaksanakan dua kali. Untuk tahap pertama kita membincangkan tentang konflik komunal dalam kemajemukan Indonesia, tahap kedua (minggu depan) tentang perbedaan dalam sebuah kebersamaan,” kata dia.
“Nanti hasil dari forum diskusi yang dibahas ini akan kita buat dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi prinsip yang akan dipakai sebagai rujukan KNPI Maluku Utara dalam menyusun strategi pelaksanaan kegiatan Apel Akbar Pemuda di Maluku Utara yang direncanakan berlangsung pada 24-27 Desember 2017 di Ternate.”
Menurut Thamrin, kegiatan itu merupakan langkah cerdas KNPI Maluku Utara dalam mengorganisir pikiran-pikiran dan gagasan di kalangan komunitas-komunitas itu.
Thamrin mengemukakan, pelaksanaan kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas KNPI Maluku Utara sebelum membuat rencana program kerja KNPI setempat.
“Sehingga dalam program kerja KNPI ini tidak hanya berbasis pada kepentingan institusi secara internal, tetapi lebih pada menerima masukan-masukan dan membuka ruang untuk saling menyampaikan gagasan serta ide. Untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dan warning (peringatan) kepada masyarakat umumnya dan pemerintah,” sambung dia.
Apel Akbar Maluku Utara Damai
Thamrin mengatakan pelaksanaan apel akbar akan dimulai dengan Sarasehan pada 24 Desember 2017. Kemudian pada 25-27 Desember akan dilakukan apel akbar dan deklarasi, tentang kemajemukan dan deklarasi damai untuk Maluku Utara.
“Itu yang akan kita dorong untuk apel akbar nanti, sebagai bahan rujukan dan peringatan awal tentang pelaksanaan pesta demokrasi 2018 dan 2019. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar KNPI terhadap situasi politik yang kemungkinan akan terjadi,” jelas dia.
Pada apel akbar di Ternate, KNPI akan mengundang tokoh-tokoh kepemudaan, masyarakat, dan OKP-OKP untuk datang berkampanye tentang perdamaian.
Author: Fandi Gani
Editor: Redaksi
