Tingginya kasus kematian ibu melahirkan dan bayi di Maluku Utara lebih banyak disebabkan karena layanan kesehatan untuk ibu hamil di Maluku Utara yang dianggap masih minim. Hal ini terungkap dari diskusi liputan investigasi berbasis data yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan USAID, Selasa, 4 Oktober 2017.
Budhy Nurgianto, penerima beasiswa liputan Invesitasi berbasis data mengatakan, dari hasil pembacaan terhadap data statistik dan liputan lapangan yang dilakukannya, masalah utama persoalan kematian ibu melahirkan dan bayi di daerah itu adalah pada masih minimnya ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Dua masalah ini sangat berdampak terhadap layanan kesehatan ibu hamil dan bayi.
“Penempatan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan yang tidak merata di Maluku Utara juga memicu tingginya angka kematian bayi di Pulau-Pulau kecil,” kata Budhy kepada KIERAHA.com di Ternate.
Menurut Budhy, yang menarik dari hasil liputan investigasi berbasis data dengan tema isu kesehatan di provinsi Kepulauan itu adalah terkait keberadaan tenaga dokter. Dari hasil pembacaan terhadap data statistik, banyak tenaga dokter yang terlihat lebih memilih bertugas di wilayah kota. Padahal angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Maluku Utara banyak terjadi di wilayah pulau.
“Makanya itu saya merekomedasikan pada pemerintah untuk membuat roadmap penempatan tenaga kesehatan secara terukur. Selain itu saya juga meminta pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan terutama di wilayah pesisir,” ujar dia.
BACA JUGA
Ancaman Buat Ibunda di Pulau Terpencil
AJI Gelar Workshop Data Driven Journalism
Meski begitu, Budhy mengakui, tren kasus kematian bayi dan ibu melahirkan di Maluku Utara setiap tahunnya terlihat terus menurun, meskipun penurunannya tak signifikan. Tak hanya itu, anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemerintah Pusat juga terlihat selalu naik setiap tahunnya.
“Penuntasan masalah layanan kesehatan ibu hamil dan bayi di Maluku Utara memang membutuhkan komitmen dan perhatian serius dari pemerintah,” ungkap Budhy.
Mahmud Ichi, Ketua AJI Ternate mengemukakan, kegiatan diskusi yang diselenggarakan ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi pada pemerintah untuk mendukung upaya open government di Indonesia dan memberikan akses yang lebih mudah bagi publik.
Kegiatan ini juga didorong agar publik bisa membaca data-data yang dimiliki pemerintah, sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintah yang lebih terbuka, akuntabel, melalui laporan yang lebih mudah dimengerti oleh publik.
“Kami bahkan berharap hasil liputan ini bisa memberikan informasi secara utuh terkait persoalan pemberian pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak di Maluku Utara dengan berbasis data driven, sehingga hasil liputan bisa berdampak positif terhadap perubahan kebijakan di bidang kesehatan,” pinta Ichi begitu disapa.
