Pansus DPRD meminta pemerintah provinsi berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan anak yatim di Maluku Utara.
Menurut Pansus LKPJ DPRD Maluku Utara, Dinas Sosial provinsi tidak mengantongi data fakir miskin, yatim piatu, anak jalanan, dan komunitas adat terpencil.
Hal itu, dikatakan Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Maluku Utara, Iskandar Idrus, kepada Kieraha.com, melalui via telepon, Selasa (22/5/2018) malam.
Politikus PAN itu menyatakan, sejauh ini tidak ada kejelasan tempat program dan jumlah kelompok sasaran yang terlayani oleh SKPD itu di provinsi tersebut.
Khawatir Salah Sasaran
Iskandar khawatir akan sasaran program yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara selama ini tidak tepat sasaran. “Karena itu, kami minta agar perlunya verifikasi dan validasi data yang objektif dan ril tentang ini,” sambungnya.
Iskandar mendesak, data tersebut segera dipenuhi agar disesuaikan dengan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Juga disesuaikan dengan minimnya anggaran.
“Karena dari aspek anggaran masih sangat minim untuk kegiatan yang menyentuh langsung kelompok masyarakat tersebut. Ini dilihat berdasarkan jumlah anggaran di Dinsos itu lebih banyak untuk kegiatan administrasi dalam kantor,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Muhammad Ismail belum dapat dikonfirmasi. Saat disambangi di ruang kantornya, Kepala Dinas Sosial Maluku Utara itu tidak berada di tempat.
Author: Munawir Taoeda
Editor: Redaksi
