Menko Polhukam Jenderal Purn Wiranto selaku Ketua Badan Pengawas BNPP akan meresmikan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan, di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3/2019) siang WIT.
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, mengatakan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan atau Gerbangdutas ini akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, gubernur Abdul Gani Kasuba, tokoh masyarakat, dan Forkopimda.
“Tujuan dari pencanangan (kegiatan Gerbangdutas 2019) adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Morotai secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi melalui kegiatan lintas Kementerian atau Lembaga,” ujar Benny, ketika dikonfirmasi Kieraha.com, di Ternate, Minggu (17/3/2019) sore.
Benny mengatakan kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kantor Bupati Morotai, Jalan Merdeka, Pulau Morotai, dengan tema Sinergi antara Pusat dan Daerah Untuk Mewujudkan Perbatasan Negara Sebagai Beranda Depan NKRI.
Rp 778 M untuk Perbatasan Morotai
Benny membenarkan, pencanangan Gerbangdutas di Morotai, pemerintah pusat melalui BNPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 778,831 miliar. Anggaran ini tersebar di 14 Kementerian atau Lembaga untuk membuat program dan kegiatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana sosial dasar.
Adapun rangkaian agenda pencanangan Gerbangdutas 2019 di Morotai meliputi; pencanangan program dan kegiatan Kementerian atau Lembaga tahun anggaran 2019 di perbatasan negara, termasuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai, peresmian hasil kegiatan Kementerian atau Lembaga tahun anggaran 2018 di Kabupaten Pulau Morotai, dan peninjauan hasil pembangunan yakni reservoir dan rumah khusus prajurit perbatasan Lanal di Pulau Morotai.
“Juga rangkaian lainnya seperti penyerahan simbolis alat pengolah Kopra, Ambulans, Kartu Asuransi Nelayan, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, serta pelayanan administrasi kependudukan yang diserahkan ke masyarakat dan penandatanganan Prasasti Kantor Camat Morotai Utara dan Puskesmas Tiley oleh Menko Polhukam,” lanjut Benny.
Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan ini sebelumnya BNPP mencanangkan kegiatan tersebut di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 2015, di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada 2016, di Natuna, Kepulauan Riau pada 2017, dan di Merauke, Papua pada 2018 lalu.
