Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Husain Syah mempertanyakan penanganan virus corona yang dilakukan Pemprov Malut.
Husain menyatakan, penanganan virus corona Covid-19 di provinsi kepulauan ini dianggap yang lambat dari provinsi lainnya.
Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah hingga mencapai di luar batas rasio angka saat ini menjadi pertanyaan DPD RI, seperti apa skema penanganan tersebut.
Sejak Maret hingga sekarang, Sultan Tidore ini melihat pemprov tidak serius tangkal corona.
“Gubernur tidak boleh berpangku tangan dan membiarkan ini terus begini,” ucap Husain, ketika disambangi kieraha.com, di depan Kantor Walikota Ternate, Kamis 9 Juli 2020.
Husain menyatakan, penanganan Covid-19 ini bukan hanya disampaikan melalui juru bicara.
“Bukan itu. Penanganan Covid adalah kita harus bergerak memutus rantai penularan. Bukan hanya setiap hari pengumuman. Harus ada gerakan lebih masif dari itu,” jelasnya.
“Seperti halnya PCR kan sudah ada dua unit bantuan dari pemerintah pusat. Tapi tidak bisa operasi karena kendala tenaga. Bahkan tenaga untuk memasang alat itu saja belum ada.”
“Ini hal-hal yang sebenarnya praktis sehingga tidak perlu lagi gubernur harus memeras otak. Ini kan cuma cari tenaga datang dan pasang, masa itu saja tidak bisa,” sambungnya.