Alokasi anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai belum adil. Ini terjadi sejak periode pertama kepemimpinan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara hingga periode keduanya saat ini.

“Soal pembangunan di Taliabu ini karena kurang sosialisasi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tentang capaian yang telah dilakukan. Juga yang paling penting sampai mau habis masa periode gubernur (saat ini), Taliabu itu tidak diperhatikan,” kata Aliong, ketika disambangi kieraha.com, di Jalan Mononutu, Ternate Tengah, Rabu malam, 6 Juli 2022.

Politikus Golkar itu menyatakan, APBD Pulau Taliabu sangat terbatas. Saat ini dari anggaran daerah yang tersedia hanya diharapkan melalui Dana Alokasi Umum sebesar Rp 329 miliar.

“Untuk membayar Gaji ASN saja menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar Rp 130 miliar, ADD Rp 32 miliar, belum lagi untuk DPRD dan anggaran operasional. Jadi mau membangun pakai cara apa, pakai professor dari dunia manapun gak bakal membangun Taliabu dalam waktu cepat,” ucap Aliong.

Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran ini, ia tetap bersukur memimpin kabupaten dengan luas wilayah 2.950 km tersebut. Karena luas wilayah ini telah terjadi perubahan pada 2022 sehingga tahun 2023 akan menambah besaran DAU berdasarkan luas tersebut.

Ia menambahkan, untuk alokasi DBH dari Provinsi pun sejauh ini belum maksimal.

“Justru kita terbantukan dengan DBH tambang di Taliabu. Sejak 2018 – 2021 itu ada DBH (Dana Bagi Hasil) yang masuk kurang lebih sebesar Rp 50 miliar per tahun. Itu sangat membantu pembangunan. Sementara DBH dari Provinsi belum lunas-lunas,” lanjutnya.

Meski begitu, Aliong tetap mengakui kalau selama ini telah ada kontribusi dari Pemprov.

“Selama saya menjadi bupati sampai sekarang sudah sekitar Rp 35 miliar anggaran dari provinsi. Untuk jalan dari provinsi saja sampai saat ini baru 10 km, sehingga ruas jalan ini kita alihkan untuk dibangun (Kementerian) melalui Balai Jalan Nasional,” sambungnya. *

Baca Juga