Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD meminta kepada pemerintah di Kota Ternate untuk seriusi penanganan pandemi virus corona yang jumlah kasusnya terus meningkat.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, kepada kieraha.com, di Sekretariat DPRD, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kamis, 2 Juli 2020.
Ketua DPC PKB Kota Ternate itu mengaku heran dengan skema penanganan corona. Salah satunya dilakukan penarikan sejumlah petugas lapangan yang berada di Posko Pelabuhan.
Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Ternate agar menjelaskan terkait penarikan petugas itu, yang kemudian penarikan petugas lapangan tersebut dialihkan ke wilayah Posko Kelurahan.
“Memangnya punya kemampuan yah pemda? Menarik petugas-petugas yang ada di Posko Pelabuhan ke Posko Kelurahan yang ada pasien (positif) karantina di rumah. Di pelabuhan saja repot apalagi ditarik untuk masuk ke Posko Kelurahan (zona merah),” kata Muhajirin.
Muhajirin juga mempertanyakan anggaran yang direalisasikan itu diperuntukkan untuk apa saja. “Duit yang banyak itu dibikin apa saja, harus dirincikan supaya (kalau ada kekurangan) diperbaiki lagi, sehingga kalau mau minta uang lagi yah bikin dulu baik-baik,” ujar Muhajirin.
Terutama soal regulasi Perwali yang harus diubah ke Peraturan Daerah atau diperdakan.
“Pandemi Covid-19 ini mendunia dan bukan hanya di Kota Ternate, tingkat kasus di Ternate ini terus bertambah, sehingga mengandalkan Perwali saja tidak cukup,” kata Muhajirin.
Muhajirin menyatakan, DPRD meminta Perwali Nomor 14 Tahun 2020 itu dinaikkan menjadi Perda. Ini perlu dilakukan supaya ada kekuatan dari pemerintah kota dalam penanganan.
Kieraha.com berusaha menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Ternate, sejak Kamis hingga Jumat. Namun upaya konfirmasi ini belum bersambut, bahkan melalui via telepon.
