Impian Menata Kawasan Makassar Timur di Ternate Terancam Batal

Avatar photo
Nuryadin Rachman. (Kieraha.com)

Penataan Kawasan Kampung Makassar Timur, Ternate, hingga saat ini masih mengalami kendala lahan rumah warga yang terdampak. Sebanyak tiga rumah warga belum menyepakati harga perolehan yang ditentukan Pemkot Ternate berdasarkan hitungan KJPP.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nuryadin Rahman menyatakan, warga yang terdampak ini menginginkan agar harga perolehan sesuai dengan yang mereka tentukan. Sementara Pemkot Ternate tetap dengan regulasi yang sudah dihitung tersebut.

BACA JUGA Penataan Kawasan Makassar Timur Ternate Telan Rp 38 Miliar

“Sehingga tidak bisa keluar dari itu,” katanya, ketika dikonfirmasi kieraha.com, Senin kemarin.

BACA JUGA  Tim Seleksi Paskibraka 2024 di Ternate Siap Umumkan 65 Peserta yang Lulus

Ia mengatakan permasalahan ini juga sudah ada uji petik dari KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik. Atas dasar tersebut, Tim Percepatan Negosiasi langsung melakukan rapat dengan Tim Monitoring dan Evaluasi. Hasilnya memutuskan masalah ini diserahkan ke Pengadilan.

“Jadi 3 rumah warga ini kita serahkan ke Pengadilan. Dan itu rujukannya sudah bukan lagi kebijakan (Pemkot Ternate) tapi rujukannya mengacu ke hasil Appraisal,” lanjutnya.

BACA JUGA Kawasan Pantai Kampung Makassar Timur Akan Dibangun Anjungan

Menurut Nuryadin, apabila warga tidak memberikan kesepakatan harga tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap kegiatan penataan kawasan setempat.

“Ini yang akan rugi nantinya masyarakat terkena dampak korban kebakaran yang rumahnya rencana dibangun, serta pedagang kuliner yang direlokasi juga ikut terdampak,” katanya.

BACA JUGA  Tim Seleksi Paskibraka 2024 di Ternate Siap Umumkan 65 Peserta yang Lulus

BACA JUGA Sampah Menggunung hingga Terumbu Karang Rusak

Nuryadin berharap, warga dapat mempertimbangkan lagi karena penataan Makassar Timur masuk dalam salah satu kawasan pilot project nasional untuk 11 daerah di Indonesia.

“Ini harus didukung semua pihak, sehingga kedepan bisa ada lagi dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sangat disayangkan kalau tahun ini batal hanya karena itu,” tambahnya.

Sahrul Jabidi