“(Mereka) bukan anggota saya. Kalau anggota saya dorang pake (mereka pakai) topi yang ada simbol Satpol Pamong Praja.”
Kepala Satpol PP Fandi Mahmud
Sejumlah mahasiswa di Kota Ternate kembali menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Walikota Ternate, Kamis, 26 Oktober 2023.
Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus (IMM, PMII, GMNI, dan KAHMI) ini dengan membawa tuntutan ‘Evaluasi Kegagalan Pemerintah Kota Ternate’.
Massa aksi tersebut menilai Pemerintah Kota Ternate tidak menjalankan perintah UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan.
Aliansi Cipayung Plus ini, juga menilai Pemkot setempat tidak maksimal melaksanakan pembangunan di tiga pulau terluar, yaitu Pulau Hiri, Batangdua dan Pulau Moti, juga tidak optimal mewujudkan visi misi menjadikan Ternate yang mandiri dan berkeadilan seperti motto Ternate Andalan dalam visi Pemkot sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Ternate 2021-2026.
“Persoalan pembangunan dalam program prioritas Pemkot Ternate sejauh ini terbilang belum ada hasil apa-apa,” kata Koordinator Lapangan Aliansi Cipayung Plus, Bahtiar S Malawat.
Bahtiar menyebutkan, (secara persentase) 70 persen visi misi Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman belum terealisasi, seperti penanganan sampah dan air bersih di Kota Ternate.
“Jadi Pemkot Ternate gagal membangun Ternate yang mandiri dan berkeadilan,” lanjutnya.
Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus menuntut agar Pemkot Ternate segera menyelesaikan masalah sampah dan air bersih; tuntaskan pembagunan di Pulau Hiri, Batangdua dan Moti; selesaikan masalah APBD; berikan keadilan terhadap korban penggusuran di Kelurahan Maliaro, Kalumpang dan Kalumata; serta usut tuntas oknum yang melakukan pungli dan segera membayar upah 300 orang tenaga kerja.
“Tuntutan kami ini harus ditindaklanjuti oleh Pak Wali Kota,” kata Bahtiar.
Berujung Bakupukul
Pengamatan kieraha.com, dalam aksi itu pun akhirnya berujung bentrok, alias bakupukul antara sejumlah orang berpakaian “preman” bergerak bersama petugas Satpol PP membubarkan massa aksi.
“Tindakan represif ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal dan berseragam preman, yang mencoba masuk ke tengah massa aksi dan berupaya menghentikan jalannya ujuk rasa kami sehingga terjadi kontak fisik (bakupukul),” tutur Bahtiar.
Ia menyayangkan adanya tindakan represif yang diduga menggunakan jasa preman.
“Semoga kedepan pihak Kepolisian lebih peka dalam pengamanan terhadap massa aksi,” katanya.
Menurut Fandi Mahmud, Kepala Satpol PP Kota Ternate bahwa dirinya tidak mengenal perihal sejumlah orang berkaos preman bersama petugas Satpol PP menyerang massa aksi.
“(Mereka) bukan anggota saya. Kalau anggota saya dorang pake (mereka pakai) topi yang ada simbol Satpol Pamong Praja,” kata Fandi.
Kasi Humas Polres Ternate Iptu Wahyudin menjelaskan bahwa pengamanan jalannya aksi massa mahasiswa ini sudah sesuai prosedur.
“Untuk orang-orang yang berkaos preman sempat terlibat bakupukul dengan massa aksi itu bukan anggota keamanan. Dan jika ada dari massa aksi yang merasa dirugikan silakan buat laporan polisi, kami siap 24 jam,” sambungnya. *
