Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Iuran Program JKN 2024, di Muara Hotel and Mall Ternate, Kelurahan Gamalama, Kamis 10 Oktober 2024.
Kegiatan yang dirangkai dengan Penguatan Pemahaman Kebijakan Pengelolaan Sumber Keuangan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Malut, Nurlaila Muhammad.
Hadir Sekda Tidore Ismail Dukomalamo, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD, Inspektur Daerah dan Kepala Bapperida seluruh Kabupaten Kota yang berada dibawah Kedeputian Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Suluttenggo-Maluku Utara.
Nurlaila Muhammad dalam sambutannya menyampaikan, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini merupakan program yang strategis, bertujuan untuk memberikan kepastian kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Panitia Penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini, serta kepada Bapak dan Ibu perwakilan Pemerintah Daerah yang telah berperan penting dalam mewujudkan jaminan kesehatan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Nurlaila berharap, kegiatan monev ini menjadi sinergi antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta prioritas masyarakat, karena dengan adanya sistem kesehatan yang tangguh dan beradaptasi, jaminan kesehatan dapat ditangani.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octovianus Ramba menyampaikan, kegiatan yang digelar oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini sebagai upaya mengoptimalkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran dan penyetoran iuran jaminan Kesehatan.
“Kegiatan ini sangat penting, sebagai Langkah untuk menjaga keberlangsungan program JKN yang menjadi salah satu program yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan kontribusinya yaitu upaya memastikan penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Octovianus berharap, semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini bersepakat dan meyakini akan komitmen yang sama untuk memastikan implementasi JKN di setiap Kabupaten Kota berjalan lebih baik.
Sekda Tidore Ismail Dukomalamo usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan, terkait dengan evaluasi JKN, untuk Kota Tidore Kepulauan sampai pada saat ini belum ada masalah, artinya bahwa penganggaran sampai pada awal Triwulan IV masih aman.
“Tetapi kita blm bisa prediksi di sisa dua bulan terakhir nanti, kalaupun ada selisih kurang bayar, maka kami akan laporkan ke Bapak Wali Kota untuk dianggarkan pada tahun berikutnya yaitu 2025. Kami tetap berkoordinasi dengan BPJS Cabang Ternate, agar setiap permasalahan yang timbul dapat terselesaikan,” jelasnya.
Ismail menambahkan, hal tersebut diupayakan agar pelayanan masyarakat terkait kesehatan di Kota Tidore Kepulauan dapat berlangsung aman dan lancar, karena kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. *