Tidore  

3 Desa di Tidore Terpilih Sebagai Desa Antikorupsi KPK

Avatar photo
Wali Kota Capt H Ali Ibrahim (kedua dari kanan) saat audiensi dengan Tim KPK RI dalam rangka Program Observasi Desa Antikorupsi 2023, di Ruang Rapat Walikota Tidore Kepulauan, Selasa 14 Februari. (dok humas/kieraha.com)

Tiga Desa di Kota Tidore Kepulauan terpilih menjadi lokus observasi program Desa Antikorupsi KPK. Ketiga desa tersebut adalah Maitara Selatan, Maitara Tengah, dan Ampera.

Keberadaan Desa Antikorupsi ini dalam rangka mendukung salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Yang dari seluruh Desa di provinsi kepulauan ini hanya tiga desa tersebut yang terpilih.

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H Ali Ibrahim, mengucapkan terima kasih kepada tim observasi KPK RI yang telah memilih tiga desa di Tidore sebagai lokus program antikorupsi 2023.

“Setelah mendapat surat dari KPK RI, kami Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah desa siap melakukan observasi bersama tim dari KPK. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah maju, khususnya di Maluku Utara dan Tidore. Dari program observasi ini, semoga betul-betul menjadi desa yang bebas korupsi dan menjadi contoh bagi desa lainnya di Maluku Utara,” tutur Ali.

Tim Observasi Desa Antikorupsi KPK RI David Sepriwasa mengemukakan, pada tahun ini ada 22 Provinsi yang dijadikan percontohan Desa Antikorupsi. Dan untuk Maluku Utara direkomendasikan oleh beberapa stakeholder seperti Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, KPK dan Pengamat Pedesaan, memilih Kota Tidore Kepulauan sebagai lokus observasi.

“Jadi Maluku Utara segitu banyak Kabupaten Kota tetapi yang dipilih hanya Kota Tidore Kepulauan. Artinya sangat luar biasa. Olehnya itu kami memberikan apresiasi. Kami nantinya akan mengunjungi 3 wilayah yang masuk observasi, yaitu Desa Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah, dan Desa Ampera,” jelas David.

BACA JUGA Yang Perlu Jadi Perhatian OPD Selama Pemeriksaan BPK di Tidore

Ia menambahkan, dengan terpilihnya tiga desa ini merupakan satu kehormatan bagi KPK. Yang tentunya akan melakukan penilaian dengan berbagai indikator dan akan dijadikan contoh Desa Antikorupsi bagi Kabupaten Kota lainnya di Maluku Utara.

“Tentu dari 3 Desa ini nanti ada yang nilai tertinggi, tapi bagaimanapun 3 Desa ini akan menjadi percontohan di Maluku Utara. Dan dari Kabupaten Kota yang lain pasti akan berkunjung ke sini untuk mempelajari terkait percontohan Desa Antikorupsi, jadi mereka tidak perlu jauh-jauh belajar kesana (luar Maluku Utara), cukup di Maluku Utara saja, walaupun nanti yang mewakili Provinsi Maluku Utara hanya 1 desa saja,” lanjut David. *

Ikuti juga berita tv kieraha di Google News