Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen gerah dengan isu DOB Sofifi yang dimunculkan secara sepihak. Isu yang sudah lama redam dan kemudian muncul lagi di awal kepemimpinan Gubernur Malut Sherly Laos ini, dinilai tidak merepresentasikan keinginan masyarakat yang berdomisili di Daratan Oba.
“Jika memang benar DOB Sofifi merupakan keinginan dari masyarakat Oba, maka ada jalurnya, ada kajiannya, dan ada dokumen yang harus diajukan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan. Karena bicara DOB, merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai pemilik wilayah,” ucap wali kota, usai menghadiri Aksi Penolakan Daerah Otonomi Baru Sofifi yang digelar masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore, di halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis 17 Juli 2025.
Menurut wali kota, persoalan DOB Sofifi jangan hanya mengatasnamakan masyarakat Oba karena dari sisi mekanisme tidak memenuhi syarat.
“Ini karena Sofifi itu wilayahnya Kota Tidore Kepulauan, kita lihat beberapa hari lalu hingga saat ini, sangat marak di media sosial, jika memang benar DOB Sofifi merupakan keinginan dari masyarakat Oba, maka ada jalurnya,” lanjut dia.
Ia menegaskan, persoalan DOB Sofifi merupakan proses politik yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan. Sepanjang itu tidak dilakukan, dan hanya diteriakan oleh segelintir orang di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka ini bukan tuntutan.
“Saya menganggap ini bukan tuntutan dari masyarakat Oba, tetapi ada sekelompok orang yang ingin mengacaukan suasana Tidore, karena mereka sangat paham terkait regulasi pemekaran itu, karena Provinsi merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan bukan Pemerintah Daerah. Dia (Provinsi) tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu Kabupaten Kota,” jelasnya.
Wali kota juga menyarankan, jika DOB Sofifi betul-betul keinginan dari masyarakat Oba untuk lepas dari Tidore, maka silakan saja dilakukan sesuai jalurnya.
“Pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat. Sebagai wali kota, serta rakyat Kota Tidore menunggu itu,” sambungnya. *
