Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman, menggelar rapat bersama pimpinan OPD di lingkup Pemkot setempat, Rabu 5 Maret 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota Tidore ini dalam rangka membahas program 100 hari kerja.
Wali Kota Muhammad Sinen mengemukakan, program 100 hari kerja ini meliputi pemberlakuan 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja, program Tidore Satu Data, pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis, dan restrukturisasi organisasi.
“Untuk pemberlakuan 4 hari kerja, BKPSDM dan Bagian Organisasi siapkan kajian mengenai 5 hari kerja di kantor menjadi 4 hari kerja, dan 1 hari kerjanya dari mana saja, yang penting selalu koordinasi dan bisa diselesaikan pekerjaannya tanpa ada masalah. Pemberlakuan 4 hari kerja ini salah satunya untuk mendukung Tidore Kota Santri,” ucapnya.
Untuk itu, Muhammad Sinen memerintahkan dinas terkait seperti Dishub, Perindagkop, Satpol PP, BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Bagian Kesra agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama, serta organisasi keagamaan, organda, pengelola speedboat, hingga kapal kayu untuk siapkan skenario pembatasan aktivitas, paling lambat Senin pekan depan sudah ada laporan.
“Jadi Presiden Prabowo melatih kita semua untuk bisa bekerja cepat, tepat dan terukur, maka segera koordinasikan dan laporkan hasilnya pada Senin pekan depan, gambaran pembatasan aktivitas di hari Jumat seperti apa, serta aktivitas berlangsung mulai pukul 6 pagi dan berhenti sementara di pukul 10 pagi, nanti dilanjutkan lagi setelah selesai Salat Jumat yaitu pukul 2 siang,” jelasnya.
Muhammad Sinen juga memerintahkan kepada OPD terkait untuk menyiapkan skema program Tidore Satu Data, kemudian berkoordinasi terkait pelaksanaan pasar murah menjadi pasar gratis, dan restrukturisasi organisasi.
Masing-masing Staf Ahli dan Asisten Sekda diberikan tanggungjawab untuk mengawal para OPD dalam koordinasi program tersebut.
BACA JUGA 100 Hari Kerja Sherly-Sarbin Fokus Benahi Kesehatan dan Kesejahteraan Petani
Hal senada, disampaikan Wakil Walikota Ahmad Laiman, terkait dengan program 100 hari kerja ini bukan sekedar formalitas, tetapi harus ditunjukkan bahwa program ini akan menjadi miniatur program terhadap lima tahun kepemimpinan MASI AMAN, atau paling tidak ada hal-hal tertentu yang bisa dilihat oleh publik bagaimana arah perjalanan lima tahun kedepan.
“Karena di era sekarang dengan pertumbuhan informasi yang begitu cepat, bahkan kehidupan sosial masyarakat yang mengalami lompatan begitu signifikan, maka penting sekali setiap pemimpin atau kepala daerah memberikan sebuah arah yang ada kepastian kepada masyarakat dan daerahnya,” sambungnya. *
