Tidore  

Kementerian PUPR dan Pemkot Tidore Bahas SPAM Kawasan Kota Baru Sofifi

Avatar photo
Walikota Tidore Capt Ali Ibrahim menandatangani berita acara, Kamis 27 Juli 2023. (dok Humas)

Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Focus Group Discussion atau FGD, di Aula Sultan Nuku, Kantor Walikota Tidore, Maluku Utara, Kamis 27 Juli 2023.

Pertemuan tersebut guna memantau dan mengevaluasi pengembangan tahun anggaran 2023, serta dukungan kesiapan penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum atau SPAM di Kawasan Kota Baru Sofifi

Kegiatan itu sekaligus dilangsungkan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Pengelolaan Paket Pekerjaan Peningkatan Sumur Bor berkapasitas 5 liter per detik, dan jaringan perpipaan SPAM Gurabati, oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara kepada Walikota Tidore.

Direktur Air Mineral Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Anang Muhlis menyatakan, pemenuhan infrastruktur dan sarana permukiman dasar di Kawasan Kota Baru adalah salah satu proyek utama, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024.

BACA JUGA  Catat Jadwal Tetes Polio Gratis di Pulau Tidore dan Daratan Oba

Menurutnya, beberapa infrastruktur SPAM yang telah dibangun sebelumnya, belum beroperasi dan tidak terkelola secara maksimal karena masalah kelembagaan.

“Kementerian PUPR saat ini mengalami hambatan dalam upaya pengembangan dan perluasan jaringan SPAM karena belum ditempatkan Lembaga pengelola SPAM yang definitif untuk Kawasan Kota Sofifi, dan pada tahun anggaran 2023, Direktorat Air Minum melalui BPPW Maluku Utara telah memberikan pendampingan untuk menentukan kelembagaan dan penguatan kelembagaan SPAM Kota Sofifi, namun masih mengalami beberapa kendala,” tuturnya.

Anang menyebutkan, pelaksanaan diskusi ini untuk mencari solusi terkait permasalahan kelembagaan, yang dapat disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan, sehingga masalah SPAM di Kota Sofifi segera terjawab.

“Kami dari Kementerian PUPR sebetulnya sangat prihatin karena sebetulnya infrastruktur itu mestinya sudah bisa berfungsi dan melayani masyarakat, namun belum dioperasikan secara maksimal. Mudah-mudahan pada FGD ini ada solusi dan bisa disepakati seperti apa jalan keluarnya, kami hanya memediasi saja, mudah-mudahan masalah kelembagaan yang ada di Kota Sofifi ini bisa segera selesai,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemkot Tidore Gelar FGD Tentang RPJMD 2025-2029

Walikota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menyatakan, apresiasinya terhadap pelayanan air minum yang sudah ada di Sofifi saat ini. Dia juga berterima kasih terkait dukungan kelembagaan yang diberikan balai.

“Kami menyadari bahwa pengelolaan fasilitas untuk masyarakat di Sofifi masih harus perlu dilengkapi, dan hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama, sebagaimana kita mengetahui bahwa Sofifi adalah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan perlu sebuah kolaborasi yang apik untuk menyiapkan fasilitas standar kota untuk Kota Baru Sofifi,” ujar Ali.

Ali menjelaskan, Pemkot Tidore bersedia mengelola SPAM Sofifi, melalui Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Ake Mayore, yang sesuai dengan ketentuan, seperti pembiayaan operasional dan pemeliharaan.

BACA JUGA  Kanwil Kemenkumham Gelar Rapat Pemantauan Strategi Bisnis dan HAM di Tidore

“Namun, hal ini tidaklah bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa adanya dukungan yang baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan status kelembagaan SPAM Kota Baru Sofifi, baik dalam permasalahan aset dan pengelolaan SPAM yang diharapkan nantinya dapat kita dituangkan lebih lanjut dalam nota kesepahaman atau MoU,” katanya.

Walikota dua periode ini menambahkan, mereka juga bersedia menyiapkan anggaran untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia.

“Dengan fasilitasi kelembagaan SPAM Kota Baru Sofifi ini diharapkan akan memperoleh kesepakatan yang berorientasi kepentingan masyarakat kota baru Sofifi dalam pelayanan air minum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mengharapkan para pemangku kepentingan untuk menggunakkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang dapat kita bicarakan dalam FGD ini nantinya menjadi sebuah solusi bersama, demi kebaikkan seluruh masyarakat,” tutupnya.*