Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim memimpin Rapat Pembahasan dan Pembentukan Tim Lokasi Prioritas atau Lokpri, di Ruang Rapat Walikota Tidore, Senin 8 Januari 2024.
Pembentukan Tim Lokpri ini dalam rangka mendukung Program Kawasan Strategi Pariwisata Nasional atau KSPN di Kota Tidore Kepulauan.
Tim Lokpri tersebut diketuai oleh Kepala Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan dan Sekretaris Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.
Ali menyatakan, usai dibentuk maka tim ini akan menyusun dokumen resmi yang diusulkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, untuk menjadi lokasi prioritas.
“Saya meminta setalah dibuat tim ini, para tim langsung segera membuat satu dokumen resmi untuk dapat saya laporkan ke Bappenas dan saya akan pantau langsung,” tuturnya.
Ia mengatakan, terdapat tiga Lokpri yang harus masuk yaitu Pulau Maitara, Pulau Mare, dan Pulau Joji. Setelah ketiganya terbentuk, lanjutnya, dirinya bakal mengundang pejabat pariwisata pusat untuk mengkaji.
“Dengan golnya tiga lokpri tersebut saya akan mengundang pejabat pariwisata pusat untuk melakukan pengkajian lanjutan,” kata Ali.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad mengungkapkan bahwa belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, usai rapat dengan DPRD, merupakan peluang.
Hal ini, kata Daud, karena akan ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangungan Keparawisataan Nasional.
BACA JUGA Respon Positif Menparekraf Soal Tidore Masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Ia menambahkan, sehingga Kepala Dinas Pariwisata ini telah melakukan Koordinasi Via telefon dengan Direktur Regional III Bappenas Ika Retna Wulandary yang akan siap menerima Walikota Tidore Kepulauan dan Para Pimpinan DPRD untuk melakukan pembahasan dan beliau juga yang akan menentukan terkait penetapan RPJMN.
“Perlu saya sampaikan kepada pak Wali bahwa pada minggu depan ibu Ika selaku Direktur Regional III Bappenas akan siap bertemu dengan pak wali dan para pimpinan DPRD untuk pembahasan RPJMN,” sambungnya.*
