Badan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Review Kinerja Tahunan Stunting, di Aula Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore Kepulauan, Kamis 12 Desember 2024.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal, Kepala Dinas Sosial Umar Zen, serta Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota dan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Tidore Kepulauan.
Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tidore Kepulauan, yang diwakilkan oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain membuka rakor itu secara resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Taher mengatakan kemiskinan dan stunting adalah persoalan besar yang menjadi masalah di daerah dan nasional.
“Untuk itu, kami berharap bahwa melalui Rapat koordinasi pada hari ini menjadi sebuah pertemuan yang akan memberikan sebuah solusi yang konkrit dalam penanganan akan masalah kemiskinan dan stunting,” tuturnya.
Ia menyatakan, partisipasi masyarakat ke Posyandu telah naik signifikan, ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan di kota setempat sudah tinggi.
Dengan begitu, lanjutnya, prevalensi stunting juga dapat turun karena pilihan dan keterpaparan informasi pola hidup sehat juga ikut membaik.
Katanya, ini juga tidak lepas dari membaiknya tingkat kemiskinan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, kami mengapresiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini sehingga kita dapat bersinergi mengatasi hal ini, dan pada tahun 2025 yang akan datang, kita dapat lebih mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
Taher mengemukakan, tingkat kemiskinan di Maluku Utara bergerak fluktuatif, dari 6,58 persen pada tahun 2020 menjadi 6,56 persen pada 2024.
Namun, ia mengimbau agar hal ini harus diantisipasi dengan memacu program pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun mendatang.
Ia menjelaskan, menurut data BPS bahwa pada 2022 persentase kemiskinan ekstrim sebanyak 1.340 orang atau 1,32 persen, kemudian tersisa 0,38 persen pada 2024. Ini artinya, ada sekitar 0,94 persen atau 880 orang sudah terbebas dari kemiskinan ekstrim.
“Kami berharap rapat ini akan membuka jalan akan penanganan kemiskinan dan stunting di tahun 2025. Oleh karena itu, butuh dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholder dan tim teknis guna mewujudkan harapan kita,” tutupnya.*
