Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak atau P2KBP3A Kota Tidore Kepulauan melaksanakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tidore Kepulauan, di Aula Kantor Dinas Pendidikan kota setempat, Senin 30 Desember 2024.
Rakor TPPS ini dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan melalui Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain. Serta, mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Zero Stunting di Kota Tidore Kepulauan”.
Sebanyak 46 anggota TPPS hadir dalam rakor itu, terdiri dari 20 anggota tingkat kota dan 26 tingkat kecamatan. Rakor inipun diikuti oleh Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Rahmawati Muhammad Sinen.
Taher menyatakan, Wali Kota mengapresiasi kerja keras TPPS dalam menekan prevalensi stunting.
Ia melanjutkan, berdasarkan data e-PPGBM bahwa stunting di kota itu di angka 5,3 persen, jauh di bawah target nasional 14 persen. Namun, penting juga menjadi perhatian serius untuk memastikan intervensi yang tepat.
“Melalui sinergi semua pihak, pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat, dan media massa, saya optimis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target Zero Stunting menuju Generasi Emas 2045,” tuturnya.
Taher mengemukakan mengenai keakuratan data pelaporan untuk mendukung perencanaan intervensi yang efektif.
Baginya, Pemkot Tidore pun mendorong para kelompok kepentingan untuk aktif dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING, yang baru diluncurkan oleh BKKBN beberapa waktu lalu.
Sementara, Kepala Dinas P2KBP3A Hasbi Marsaoly menjelaskan komitmen TPPS dalam menurunkan stunting sebagaimana dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Inipun bagian dari tanggungjawab mereka menuju bonus demografi 2030 mendatang.
Menurut Hasbi, prioritas utama mereka adalah pendekatan intervensi spesifik dan sensitif, yang tidak hanya fokus pada balita tetapi juga keluarga berisiko stunting.
“Kegiatan utama yang direview dalam rakor ini meliputi audit kasus stunting, pendampingan langsung ke keluarga berisiko stunting oleh tim pakar, dokter spesialis, dan OPD terkait, diseminasi hasil audit, identifikasi faktor risiko dan rekomendasi intervensi melibatkan Dinas Kesehatan, tim gizi, dan tim pendamping keluarga,” ujarnya.
Hasbi menyampaikan, penginputan analisis situasi stunting yang melibatkan 13 OPD dengan koordinasi Bappeda, sudah 97 persen. Capaian itu sekaligus membuat Kota Tidore Kepulauan menempati peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara.
Ia menambahkan, rakor ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyepakati tindak lanjut aksi bersama demi penurunan stunting yang lebih strategis.
“Dengan pelaksanaan program yang terkoordinasi dan kerjasama lintas sektor yang solid, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan optimis dapat terus mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.*
