Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mewakili Wali Kota membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kota Tidore Kepulauan, di Aula Sultan Nuku, Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Kamis 14 November 2024.
Turut hadir dalam workshop ini, diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara, Koordinasi Provinsi Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pendamping, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan, Kepala Dinas PMD, Sekretaris Bapperida, BPKAD, Inspektorat, para Camat dan Kepala Desa di lingkup kota setempat.
Sekda Ismail menyatakan desa mendapat dukungan penuh dalam anggaran dan pembangunan, yakni Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat, maupun Alokasi Dana Desa dari Pemkot Tidore.
“semuanya itu diperuntukkan agar desa dapat membiayai dirinya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Agar kedepannya desa menjadi kuat, mandiri dan demokratis,” tuturnya.
Ia menjelaskan Indeks Desa Membangun atau IDM di Kota Tidore selalu meningkat, dalam tiga tahun terakhir. Sekarang tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan tersisa 1 desa tertinggal.
“Kami memiliki 1 Desa Mandiri, 9 Desa Maju dan 38 Desa Berkembang. Status kemandirian dan kemajuan desa ini menjadi komitmen kami untuk terus ditingkatkan kedepannya,” ujarnya.
Ismail berharap, BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap desa tidak hanya pada Dana Desa, melainkan juga dengan APBDesa dan kinerja pemerintahannya. Karena dana yang terdapat di dalam APBDesa selalu menjadi sorotan. Ini semua, menurutnya, sebagai langkah preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Sementara, Ketua Panitia Albertus Mugi Susanto menyampaikan segala sumber daya dan otonomi yang diberikan kepada desa merupakan upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Desa juga diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat, serta mengenali potensi di wilayahnya demi percepatan pembangunan.
“Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya bersama untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa,” katanya.
Penyelenggaran workshop ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk dapat memberikan perspektif dalam menyelesaikan masalah pengelolaan desa, peningkatan kapasitas SDM Desa, dan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa.
“Agar pembangunan desa tetap konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengatasi kemiskinan di desa dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku,” tambahnya.*
