Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kembali mengingatkan masyarakat untuk menolak dan melaporkan adanya praktik politik uang yang berpotensi terjadi di Malut pada Pilkada Serentak. Ini disampaikan Anggota Bawaslu, Rusly Saraha dalam acara Launching Pengawasan Pilkada 2024, di Kota Ternate, Selasa kemarin.
Menurut Rusly, dengan menolak politik uang berarti tidak memberikan beban kepada kepala daerah yang terpilih, sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala daerah tersebut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Bila kita melihat rilis KPK, hampir sebagian besar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi disebabkan biaya politik pada saat pilkada yang sangat mahal, sehingga memberi efek kepada pemerintahan yang tidak bekerja maksimal untuk rakyat,” lanjutnya.
Rusly juga mengingatkan kepada semua pihak (peserta pemilu dan tim sukses) agar komitmen dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, informasi hoaks, dan politisasi SARA selama kampanye (pada 25 September-23 November 2024) hingga memasuki hari pencoblosan tanggal 27 November 2024.
“Saya kira semua pihak harus mengawal integritas penyelanggara pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu harus diawasi. Kalau ada yang keliru dan keluar dari jalur, ingatkan kami, kritik agar kami bisa tetap di track (jalur) yang benar,” katanya.
Rusly menambahkan, integritas penyelenggara pemilu ini meliputi dua hal, yaitu tidak boleh curang dan tidak boleh menerima suap.
“Penyelenggara yang berintegritas adalah tara biking ruci dan tara tarima suap. Jika itu dijaga, maka segala kekacauan pilkada tidak akan terjadi, karena penyelenggara bisa menjaga integritasnya sehingga bisa menciptakan Pilkada 2024 yang bermartabat,” sambungnya. *
