oleh

Nasib Pekerja Wanita di Kota Bahari

Ibarat mengupas bawang. Semakin kulitnya dibuka, banyak yang ditemukan, beragam permasalahan mengenai ketenagakerjaan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Jumlah tenaga kerja di kota berjuluk Bahari Berkesan itu tercatat 5.238 orang. Jumlah ini terbagi atas pekerja wanita 3.261 orang dan laki-laki 1.617 orang. Jumlah pekerja ini tersebar di 262 perusahaan.

Kepala Bidang PHI dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Ternate Jamrud Lahabato mengatakan jumlah itu tercatat sampai Desember 2016.

Dia mengatakan jumlah tenaga kerja di bekas ibukota provinsi Maluku Utara itu sebenarnya lebih dari 50.000 tenaga kerja.

“Karena jumlah tenaga kerja 5.238 orang itu hanya terdapat di 262 perusahaan yang sudah terdaftar dan aktif melaporkan data ketenagakerjaan ke Disnakersos,” katanya.

Dia mengatakan jumlah tenaga kerja sebenarnya lebih dari itu karena berdasarkan jumlah perusahaan di kota Ternate mencapai kurang lebih 10.210.

Lelaki 46 tahun itu mengatakan jumlah perusahaan itu diketahui berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Ternate yang disandingkan Desember 2016.

“Mayoritas perusahaan ini berbentuk jasa. Rata-rata jumlahnya tidak terdata karena tidak melapor. Itu temuan berdasarkan laporan BPJS,” ucapnya.

Lemah Regulasi

Lahabato mengungkapkan permasalahan ketenagakerjaan itu sejauh ini urung terselesaikan. Lemahnya regulasi dan payung hukum bagi pekerja salah satu penyebabnya.

Dia mengatakan permasalahan yang ada itu tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hak-hak khusus pekerja wanita di antaranya.

“Di mana dalam pasal 81 perempuan berhak mendapat cuti pada hari pertama dan kedua saat datang bulan, pasal 82 diberikan cuti melahirkan, dan pasal 83 bagi wanita yang memiliki anak diberikan ruang memerah ASI,” katanya.

Penelusuran KIERAHA.com, pada beberapa perusahaan jasa terbesar di kota Ternate belum menerapkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Kebanyakan perusahaan tidak memberlakukan cuti haid dan menyediakan tempat bagi pekerja wanita yang menyusui.

Ironisnya, kebanyakan pekerja wanita itu tidak melapor ke Disnakersos setempat. Salah satu faktor, karena ancaman pemecatan dari pihak perusahaan apabila pekerja melapor.

Lahabato membenarkan sebagian besar perusahaan tidak menerapkan UU tersebut. “Untuk penerapan cuti melahirkan masih diberlakukan tapi cuti haid dan menyusui tidak.”

3 Pekerja Keguguran

Lahabato mengemukakan sepanjang 2016 terdapat 3 pekerja wanita hamil keguguran. Ketiganya, bekerja di Grand Dafam Hotel Bella Internasional, Muara Hotel dan Toko Firma Agung.

“Total semuanya ada tiga, penyebab keguguran itu kita belum tahu. Tapi rata-rata karena kelelahan. Bisa juga dipengaruhi daya tahan tubuh pekerja yang hamil itu lemah,” sambungnya.

Suasana kerja di lantai II Jatiland Mall Ternate. (KIERAHA.com)

 

Sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan penyebab keguguran tersebut. “Ini karena fungsi pengawasan kita tidak sampai ke situ, juga tenaga kita yang terbatas,” ucapnya.

Lahabato mengatakan kasus keguguran di saat bekerja pada beberapa perusahaan itu atas hasil temuan Disnakersos Kota Ternate dan bukan atas pengaduan dari pihak pekerja masing-masing.

Sebagian besar dari pekerja tidak mengadukan kebijakan perusahaan yang merugikan karena takut dipecat. “Mereka tidak melapor karena takut. Kalau sampai ketahuan melapor maka perusahaan menyebutnya pelanggaran. Sehingga dipecat kalau ketahuan pekerja melapor ke kita,” katanya.

Butuh Ketegasan

Pengamat Ketenagakerjaan Malut DR Asis Hakim, mengemukakan cuti haid dan melahirkan sudah diatur dalam UU. Menurutnya, wajib bagi setiap perusahaan berlakukan aturan tersebut.

“Karena ada sanksi berupa teguran ke perusahaan. Bahkan sampai pidana kalau teguran itu tidak diindahkan. Masalah ketenagakerjaan ini harus mendapat pengawasan serius dari Pemkot,” katanya.

Dosen Ekonomi Universitas Khairun itu mengatakan sejauh ini belum ada ketegasan dari Pemkot Ternate. Lemahnya pengawasan membuat perusahaan seenaknya memecat karyawan.

“Yang pertama harus dirumuskan Perda Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan ketenagakerjaan. Terus, mengenai UMR (Upah Minimum Regional) berupa UMP dan UMK, yang selama ini banyak perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai standar Kota Ternate,” katanya.

Dia menegaskan setiap perusahaan wajib memberlakukan undang-undang ketenegakerjaan. “Termasuk cuti haid, hamil dan menyusui. Kalau sampai tidak maka sanksinya pidana. Itu 3 bulan penjara dan denda Rp 5 sampai 50 juta,” Asis Hakim memungkasi.

BAGIKAN

Komentar