Deretan Kasus Napi Kabur hingga Kendalikan Narkoba dari Lapas wilayah Maluku Utara

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di wilayah Maluku Utara dalam dua tahun terakhir terus menimbulkan polemik. Masalah yang terjadi di Lapas mulai dari narapidana kabur hingga narapidana menjadi tersangka karena bisnis narkoba dari balik penjara.

Deretan kasus yang terjadi ini ditemukan di Lapas Jambula Ternate dan Lapas Sanana.

BACA JUGA Kemenkumham Dalami Penyebab Pelarian Napi Lapas Sanana

Salah satu narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Ternate adalah narapidana kasus pembunuhan yang kabur pada Agustus 2021 lalu. Kasus serupa terjadi lagi di Lapas Ternate dengan narapidana kasus narkoba yang melarikan diri pada Selasa 9 Maret 2022.

Pelarian narapidana dari Lapas wilayah Malut ini kembali terjadi di Lapas Sanana, pada 9 April 2022. Kasus ini dengan narapidana kasus asusila yang kini sudah ditetapkan DPO.

“Kasus pelarian napi dari Lapas wilayah Malut ini bukan kali pertama, sudah beberapa kali terjadi. Dan untuk tahun 2022 sudah dua kali,” ucap Nurul Mulyani, salah seorang Advokat di Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara, ketika dikonfirmasi, Minggu 10 April 2022.

Nurul mempertanyakan adakah unsur kesengajaan atau kelalaian dari petugas sipir di Lapas ini.

“Ataukah ada faktor yang lain, seperti kurangnya pelayanan kesehatan, over kapasitas atau bimbingan lainnya yang tidak memadai. Jika ada kelalaian petugas maka harus diberi sanksi, dan itu harus disampaikan ke publik, karena jangan sampai pelarian napi ini karena adanya perlakuan petugas yang diskriminasi terhadap para napi ketika berada di tahanan,” katanya.

Nurul menyatakan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan untuk membina dan membimbing napi yang sedang menjalani pidana di dalam penjara.

“Ini supaya narapidana menyadari bahwa keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk belajar merubah dan menyadari kesalahan yang dibuat,” lanjut Nurul.

BACA JUGA Napi yang Kabur dari Lapas Ternate Kembali Masuk Penjara

Ia meminta agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terbuka atas proses penyelidikan internal terkait dengan kasus pelarian para narapidana tersebut.

“Jika mengacu pada Pasal 47 Ayat 4 Undang-Undang Pemasyarakatan, mengatur bagi tahanan atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri, dapat dijatuhi lagi tutupan sunyi paling lama 6 hari, bahkan dalam UU pemasyarakatan percobaan tahanan melarikan diri tersebut menghasilkan sanksi disiplin,” sambungnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Malut Lili memastikan, akan menindak tegas petugas sipir yang coba-coba terlibat dalam kasus pelarian narapidana dari Lapas ini.

“Jika ada keterlibatan petugas, pasti kita akan tindak tegas,” katanya.

Dengan kasus ini, kata Lili, pengamanan napi di Lapas dan Rutan akan dilakukan evaluasi.