DKP Maluku Utara dan Maluku Keciprat Dana Rp 3,2 Triliun

Avatar photo
Kapal Ikan di Dermaga Daga Perairan Widi. (Kieraha.com)

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus senilai Rp 3,2 triliun. Alokasi APBN ini bertujuan untuk mendorong realisasi program Maluku Utara dan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional.

Dari total anggaran ini, khusus wilayah Maluku Utara mendapat kucuran sebesar Rp 1 triliun dan Provinsi Maluku sebesar Rp 2,2 triliun, demikian kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut, Buyung Radjiloen, ketika disambangi, di Hotel Sahid, Ternate Tengah, Rabu 4 November 2020.

Buyung menyatakan, dana yang dialokasikan untuk wilayah Maluku Utara ini digunakan untuk program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terintegrasi atau SKPT.

“Yang itu akan direalisasikan sesuai master plan yang sudah disusun DKP Malut,” katanya.

Buyung mengatakan pembangunan SKPT yang dilaksanakan meliputi sentra produksi, penyangga, dan sentra kelautan dan perikanan. SKPT yang akan dibangun ini terdapat di Sofifi Kota Tidore, Bacan, dan Kepulauan Sula.

“Selain itu terdapat pembangunan sentra produksi di kawasan-kawasan desa nelayan atau pulau-pulau kecil yang menjadi aktivitas nelayan dan pembudidaya. Lokasi ini nantinya akan menjadi suatu kawasan pengembangan kelautan dan perikanan Malut, baik perikanan tangkap maupun budidaya,” kata Buyung.

Dalam program pengembangan ini, lanjut Buyung, yang akan didorong di wilayah Maluku Utara, yakni ikan tuna, cakalang dan tongkol, serta udang vaname dan rumput laut.

“SKPT yang akan dibangun ini akan menjadi kawasan yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan perikanan sebagai sentra penyangga, dengan harapan agar produk perikanan yang selama ini dibawa ke Bitung dan Makassar, kedepan tidak lagi terjadi, tetapi dibawa langsung ke SKPT wilayah Maluku Utara ini untuk diproduksi. Ini tujuannya supaya nelayan kita bisa mendapat harga yang sesuai dan menambah pendapatan mereka,” ujarnya.

“Dengan program yang akan dilaksanakan ini akan didorong menjadi LIN. Sebab untuk menjadikan Malut sebagai Lumbung Ikan Nasional, yang paling diharapkan adalah nelayan harus sejahtera, produksi sektor perikanan meningkat, pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, serta ada kontribusi yang diberikan dari sektor perikanan ke pertumbuhan ekonomi daerah,” sambungnya.

Khaira Ir Djailani
Author