Direktorat Intelkam Polda Maluku Utara kolaborasi dengan Pemerintah Daerah membentuk Tim Efektif Eksternal. Pembentukan tim ini bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan FGD dengan tema Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Tahun 2024, di Ternate, Rabu 4 Oktober 2023.
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menjelaskan, akselerasi penanganan kerawanan Pemilu yang dilakukan karena Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang sering terjadi konflik Pemilu maupun Pilkada yang melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik, elit politik dan masyarakat.
“Permasalahan tersebut berujung pada sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi antarpendukung Paslon maupun Caleg,” ucap Kapolda.
Ia menyebutkan, seperti pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 silam, dimana Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan Pengumutan Suara Ulang atau PSU pada Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan dan konflik Pilkada Halmahera Tengah tahun 2012 silam.
“Dari kasus-kasus itu, dengan antisipasi dan meminimalisir di Tahun 2024, Polda melalui Dit Intelkam melakukan akselerasi,” lanjut Midi.
Di sisi lain, kata Midi, Malut tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan Pemilu tinggi berdasarkan hasil survei Bawaslu, Mabes Polri, dan Polda Malut.
“Hal ini menjadi kompleks dengan kondisi geografis kepulauan. Dengan potensi dan kerawanan, maka diperlukan adanya ide dan gagasan yang melibatkan stakeholder menggagas proyek perubahan, yaitu Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu melalui kaloborasi Pemerintah Daerah dengan akronim Krsna Kie Raha,” sambungnya. *
