KPU Tidore Diminta Fokus Tahapan Pileg dan Pilpres 2024

Avatar photo
Muhammad Sinen. (kieraha.com)

Pemkot Tidore Kepulauan terus memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan lancar. Tak hanya Pemilihan Presiden dan Legislatif pada bulan Februari, namun juga Pilkada Serentak yang akan dilangsungkan pada bulan November 2024.

Komitmen Pemkot Tidore Kepulauan terkait Pemilihan Umum, khususnya Pilkada 2024 ini salah satunya dengan memberikan anggaran Pilkada untuk KPU Tidore Kepulauan senilai Rp 18 miliar dari total anggaran yang diusulkan KPU kota setempat sebesar Rp 30 miliar.

“Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ini belum final. Karena Pemerintah Kota Tidore juga masih menunggu hasil pembahasan secara bersama dengan Pemerintah Provinsi tentang pembagian anggaran Pilkada Serentak yang bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan,” ucap Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, ketika disambangi, Selasa 8 Agustus 2023.

Wawali mengatakan, nilai pasti anggaran Pilkada untuk KPU Kota Tidore Kepulauan akan diketahui setelah hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

BACA JUGA  Kanwil Kemenkumham Gelar Rapat Pemantauan Strategi Bisnis dan HAM di Tidore

“Kalau kita menggunakan asumsi sharing anggaran maka usulan dari KPU Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 30 miliar ini, pemerintah kota bisa saja tanggung Rp 15 miliar dan provinsi Rp 15 miliar. Namun ini belum ada pembahasan di tingkat provinsi sehingga kita juga belum tau presentase pembagian anggaran ini provinsi berapa persen dan kota berapa persen,” jelasnya.

Olehnya itu, lanjut Wawali, Pemerintah Kota setempat saat ini masih menunggu hasil pembagian anggaran Pilkada dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Pemkot Tidore Kepulauan.

Penghematan Anggaran

Ketua KPU Tidore Abdullah Dahlan. (Dok pribadi/kieraha.com)
Ketua KPU Tidore Abdullah Dahlan. (Dok pribadi/kieraha.com)

Wakil Walikota Tidore Kepulauan dua periode itu menegaskan, kepastian pembagian anggaran ini perlu dilakukan agar alokasi anggaran Pilkada 2024 melalui sharing APBD ini tidak mubajir. Karena itu, lanjut Wawali, skema pembagian anggaran antara provinsi dan kabupaten kota perlu diketahui secara pasti.

Ia juga menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan secara bersama antara KPUD dan Pemerintah Kota Tidore terkait dengan anggaran Pilkada 2024.

BACA JUGA  Rangkaian Kegiatan HUT RI di Tidore Dimulai 1 Agustus

“Yang pasti Pemerintah Daerah akan mengagendakan pembahasan secara bersama demi memastikan kebutuhan KPU Kota Tidore Kepulauan dengan nilai anggaran yang diusulkan. Sehingga Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan santai-santai saja, tidak perlu membuat polemik seolah-olah kami berniat menggagalkan Pilkada 2024,” ucapnya.

Ia mengatakan, sangat tidak mungkin anggaran Pilkada tidak diakomodir sesuai kebutuhan KPUD.

“Anggaran Pilkada ini wajib. Tanpa diminta pun tetap dianggarkan sesuai kebutuhan. Lagipula kita semua disibukkan dengan aktivitas masing-masing sehingga belum sempat duduk bersama,” lanjutnya.

Wawali menambahkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan saat ini masih berkonsentrasi pada pengusulan draf APBDP TA 2023, belum membicarakan terkait dengan APBD TA 2024.

“Jadi tidak perlu khawatir karena ada waktunya untuk TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan KPU Kota Tidore Kepulauan duduk secara bersama,” katanya.

Ia menyarankan, sebaiknya KPU Kota Tidore Kepulauan untuk saat ini fokus pada tahapan Pemilihan Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD.

“Karena kami sebagai kepala daerah juga diminta untuk membantu mensosialisasikan agenda tersebut, agar proses Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar,” sambungnya.

BACA JUGA  Sekda Tidore Pimpin Pertemuan dengan Seluruh Peserta PIM II dan III

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Dahlan menyatakan, tahapan Pilkada Kota Tidore Kepulauan pada 2024 terancam batal digelar karena anggaran yang diakomodir oleh TAPD Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 18 miliar.

Nilai anggaran yang diakomodir ini, menurut Abdullah, tidak cukup membiayai seluruh tahapan Pilkada yang berlangsung pada November 2024.

“Bila besaran anggaran ini tetap dipertahankan oleh TAPD maka KPU Kota Tidore Kepulauan tidak akan menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024. Ini otomatis Pilkada di Tidore Kepulauan terancam batal digelar,” kata Abdullah.

Abdullah berharap, adanya rapat bersama antara KPUD dan TAPD Pemkot Tidore Kepulauan untuk membahas kebutuhan anggaran Pilkada 2024 mendatang.

“Karena dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 menyebutkan, TAPD harus mengundang KPU untuk membahas secara bersama anggaran Pilkada. Yang oleh KPUD sudah mengajukan anggaran Pilkada 2024 ini sejak September 2022 lalu sebesar Rp 30 miliar,” tambahnya. *