Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih lemah dalam pengelolaan aset daerah.
Kondisi ini tergambar dalam pemeriksaan pendahuluan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Malut Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam acara seremoni antara BPK dan Pemprov, di Ternate, Jumat, 11 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Malut, Sherly Laos meminta Sekretaris Daerah untuk meninjau sejumlah pimpinan OPD yang bermasalah dengan laporan keuangan daerah agar dinonjobkan sementara.
Sherly bahkan meminta kepada KPK agar menyerahkan data tentang pimpinan OPD terkait yang diduga bermasalah untuk segera ditindaklanjuti. *
