oleh

Penyambutan Piagam dan Plakat Sultan Baabullah Pahlawan Nasional

Piagam dan plakat Sultan Baabullah Datu Syah yang dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, 10 November 2020 disambut ratusan warga, di Bandara Sultan Babullah, Kelurahan Akehuda, Ternate, Sabtu 14 November.

Piagam dan plakat penganugerahan ini dibawa oleh ahli waris Hidayat Mudaffar Sjah serta perwakilan Kementerian Sosial menggunakan maskapai udara. Kedatangan ini dijemput langsung oleh Wali Kota Ternate, perwakilan Pemprov Malut, dan unsur Forkopimda.

Pengamatan kieraha.com, plakat dan piagam penghargaan Sultan Baabullah Pahlawan Nasional yang tiba di bandara ini, setelah prosesi penyerahan, selanjutnya dibawa menuju Kedaton Kesultanan Ternate. Ini diiringi oleh ratusan warga dengan berjalan kaki.

Wali Kota Burhan Abdurahman menyatakan, dengan adanya penganugerahan ini yang penting untuk diteladani dari sosok Sultan Baabullah adalah menghargai hak asasi manusia. Karena di masa kepemimpinan Sultan menerapkan rasa toleransi yang tinggi.

Adanya penganugerahan ini, kata Burhan, atas nama Pemerintah Kota Ternate mengimbau kepada seluruh masyarakat dan Kesultanan Ternate untuk bersama-sama membangun, membanggakan, dan melestarikan nilai-nilai keteladanan Sultan Baabullah Datu Syah.

Ahli Waris Jou Ngofa, Hidayat Mudaffar Sjah menambahkan, dengan adanya gelar Pahlawan Nasional ini harus menerapkan nilai-nilai yang ditampakkan Sultan Baabullah, salah satunya Baabullah yang begitu paham tentang hakekat manusia dalam memanusiakan manusia.

“Dengan dikukuhkan Sultan Baabullah sebagai Pahlawan Nasional, maka mau tidak mau harus ada rekonstruksi sejarah bahwa sejarah penjajahan di bumi nusantara berawal dari kedatangan Portugis dan bukan dari kedatangan Belanda,” sambungnya.

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan piagam dan plakat gelar Pahlawan Nasional Sultan Baabullah Datu Syah di Pendopo Kedaton Kesultanan Ternate. Hadir Direktur Kepahlawanan Kementerian Sosial RI, Gubernur Maluku Utara yang diwakilkan kepada Kepala Dinas Sosial, unsur Forkopimda Provinsi Malut, Wali Kota dan unsur Forkopimda Ternate, serta perangkat adat dari Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan.

Khaira Ir Djailani
Author
Bagikan Kabar Anda